Idrus Marham ingatkan bahaya polarisasi politik

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah polemik narasi politik yang berkembang terkait Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai narasi yang tidak utuh dan multitafsir berpotensi memicu polarisasi di masyarakat, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan instabilitas akibat narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Polemik ini mencuat setelah pernyataan Islah Bahrawi yang menyinggung kondisi kepemimpinan nasional dan mengaitkannya dengan perlunya perubahan.

Situasi semakin memanas usai pernyataan Syaiful Mujani yang dinilai menyinggung isu penjatuhan presiden, meski kemudian telah dibantah.

Menurut Idrus, persoalan tersebut tidak sekadar perbedaan pandangan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi politik di ruang publik.

“Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam hal pergantian kekuasaan.

“Pemakzulan adalah proses serius melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik,” jelasnya.

Idrus juga menyoroti tantangan era digital yang rentan terhadap distorsi informasi, di mana potongan pernyataan dapat membentuk persepsi publik secara bias.

Menurutnya, kondisi global saat ini justru membutuhkan kepemimpinan yang solid serta ruang publik yang sehat.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu disinformasi dan perpecahan.

“Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab,” katanya.

Menutup pernyataannya, Idrus mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan serta tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan sempit.

“Kita dituntut untuk merawat Indonesia dengan ketulusan, bukan memperkeruh suasana,” ujarnya.(Arie Dwi Prasetyo)