Kemensos kucurkan Bansos pascabencana dan PKH untuk wilayah Sumatra

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial penanganan pascabencana sekaligus bantuan sosial reguler bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional serta dikawal oleh berbagai pihak agar tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana Sumatera yang digelar secara daring, Senin (26/1/2026). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Gus Ipul menjelaskan, bansos pascabencana yang telah dan sedang disalurkan mencakup santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian sementara dan hunian tetap, jaminan hidup untuk kebutuhan lauk pauk, serta bantuan penguatan ekonomi keluarga terdampak.

“Kementerian Sosial menyalurkan bantuan pascabencana sesuai mekanisme yang sudah ada dan terus berjalan,” ujar Gus Ipul.

Untuk santunan ahli waris korban meninggal dunia, Kemensos menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per korban. Data sementara menunjukkan penerima santunan mencapai 1.140 jiwa, dengan lebih dari 800 ahli waris telah menerima bantuan, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi.

Kemensos juga menyalurkan bantuan isian hunian sementara maupun hunian tetap sebesar Rp3 juta per keluarga, yang menyasar lebih dari 171 ribu jiwa terdampak di tiga provinsi tersebut, seiring pendataan yang terus diperbarui.

Selain itu, guna memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan, Kemensos menyalurkan jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, dengan sasaran lebih dari 500 ribu jiwa terdampak. Sementara bantuan penguatan ekonomi diberikan secara tunai sebesar Rp5 juta per keluarga bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan.

Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul menegaskan seluruh bantuan berbasis satu data nasional yang bersumber dari BNPB, ditetapkan oleh kepala daerah melalui daftar nominatif by name by address (BNBA), serta divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Setelah data final, bantuan disalurkan melalui Himbara atau PT Pos. Selanjutnya ada proses pelaporan penyaluran dan pendampingan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat,” jelasnya.

Pendampingan dilakukan oleh SDM Kemensos bersama pemerintah daerah, melibatkan pendamping PKH, Tagana, Pordam, Karang Taruna, serta pilar kesejahteraan sosial lainnya untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus memperkuat monitoring dan pelaporan.

Gus Ipul menambahkan, kebutuhan bantuan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk disiapkan secara bertahap.

“Sesuai arahan Presiden, penyaluran bantuan harus cepat, namun tetap prudent, berhati-hati, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain bantuan pascabencana, Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako dengan total anggaran lebih dari Rp1,8 triliun. Penyaluran bansos reguler ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hutomo Budi