Kementerian HAM minta percepat penyelidikan serangan air keras aktivis

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meminta aparat kepolisian mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus guna memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

“Komitmen pemerintah dalam perlindungan dan penghormatan HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai tidak berubah,” kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, penghormatan terhadap suara kritis masyarakat merupakan bagian dari mekanisme check and balances dalam kehidupan demokrasi sekaligus menjadi posisi resmi pemerintah sebagaimana tercermin dalam agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Terkait kasus yang menimpa Andrie Yunus, Mugiyanto mengatakan peristiwa tersebut juga menjadi perhatian komunitas internasional, termasuk Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk serta Pelapor Khusus PBB untuk Perlindungan Pembela HAM Mary Lawlor.

Ia menyebut perhatian internasional tersebut berpotensi mempengaruhi posisi Indonesia sebagai anggota sekaligus Presiden Dewan HAM PBB apabila penanganan kasus tidak dilakukan secara transparan dan cepat.

“Percepatan penyelidikan dan pengungkapan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang peristiwa serangan dengan air keras terhadap saudara Andrie Yunus ini sangat mendesak dilakukan oleh polisi,” ujarnya.

Kementerian HAM, lanjut dia, telah berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mendorong percepatan penyelidikan guna mengungkap pelaku, motif, serta kemungkinan aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Ia menilai pengungkapan kasus secara tuntas penting untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat merusak kredibilitas komitmen pemerintah dalam perlindungan HAM.

Selain itu, Kementerian HAM juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang membantu proses identifikasi pelaku melalui rekaman kamera pengawas (CCTV). Namun, Mugiyanto mengingatkan publik agar tetap mengacu pada hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum, terlebih di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang dapat memicu manipulasi informasi.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan dukungan terhadap proses pemulihan korban yang saat ini menjalani perawatan medis.

“Negara akan menanggung biaya pengobatan dan pemulihan hingga tuntas,” kata Mugiyanto.

Ia juga menyampaikan simpati dan solidaritas kepada Andrie Yunus serta berharap korban dapat segera pulih setelah mendapatkan perawatan medis yang optimal.