KLH identifikasi faktor penyebab banjir di Bali

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengidentifikasi faktor perubahan tutupan akibat alih fungsi lahan dan pengelolaan sampah sebagai salah satu faktor terjadinya banjir di sejumlah wilayah Bali, selain curah hujan ekstrem.

"Jadi faktornya beragam, tapi berkaitan faktor-faktor kepatuhan lingkungan, tadi saya sampaikan kami sedang dalami. Paling tidak ada tiga faktor penting berkaitan dengan lingkungan, pertama adalah berkaitan alih fungsi, tutupan lahan di daerah aliran sungainya," kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rasio Ridho Sani ditemui usai kegiatan ramah tamah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, kata Rasio, terdapat juga kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang termasuk adanya keberadaan bangunan di daerah sepadan sungai. Ditambah terdapat pula isu pengelolaan sampah yang menjadi faktor tambahan.

"Kami temukan adanya sampah-sampah pasca-banjir, ini menunjukkan juga kemungkinan besar sampah-sampah itu masuk ke sungai-sungai. Ini juga menyebabkan banjir menjadi semakin parah," tambah Rasio.

Tim KLH sendiri melakukan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) setelah terjadi banjir besar di sejumlah wilayah Bali. Langkah itu diambil setelah Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau kondisi lokasi banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Bali beberapa waktu lalu.

Evaluasi dilakukan salah satunya terhadap sejumlah DAS di Bali, termasuk DAS Ayung yang kondisi tutupan lahannya berada dalam keadaan kritis.

Ketika terjadi hujan ekstrem pada 9 September dengan curah 245,75 milimeter dalam sehari mengakibatkan setara 121 juta meter kubik air mengalir di DAS Ayung yang mengalami krisis tutupan hutan, berdampak terjadinya banjir di hilir seperti di wilayah Denpasar.

Menurut data Pemerintah Provinsi Bali, dari total 49.500 hektare luas kawasan DAS Ayung, hanya sekitar 1.500 hektare atau 3 persen yang masih berhutan. Padahal secara ekologis minimal dibutuhkan 30 persen agar ekosistem tetap berfungsi optimal.

Rasio mengatakan bawah Menteri Hanif sudah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kota/kabupaten perlunya rehabilitasi lahan yang ada di DAS Ayung dan sejumlah DAS lain.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan total korban meninggal dunia akibat bencana banjir di sejumlah wilayah Bali hingga Rabu (17/9) tercatat sebanyak 18 orang.