KLH: Tujuh wilayah gambut berisiko tinggi karhutla

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mencatat terdapat tujuh titik utama lahan gambut dengan tinggi muka air yang sudah berada pada kondisi rawan kebakaran hutan dan lahan, yakni kurang dari 80 sentimeter dari permukaan tanah.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area operasi PT Pertamina Hulu Rokan di Pekanbaru, Sabtu.

Menurut Hanif, Riau memiliki kawasan gambut yang luasnya hampir setengah dari total wilayah daratan sehingga sangat rentan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Ia menjelaskan potensi kekeringan di wilayah tersebut dapat semakin meningkat, terutama pada daerah yang didominasi ekosistem gambut dan mangrove. Dalam kondisi tersebut, kebakaran dapat dengan mudah terjadi hanya karena satu sumber api kecil.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa curah hujan pada tahun ini diperkirakan menjadi yang terendah dalam tiga dekade terakhir, yakni sekitar 100 milimeter. Kondisi serupa pernah terjadi pada periode 1996–1997 yang memicu kebakaran hutan besar hingga menghanguskan ratusan ribu hingga jutaan hektare hutan dan menimbulkan kerugian besar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hanif meminta kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk tim pemadam dari Manggala Agni, serta dukungan perusahaan seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa langkah pengendalian karhutla tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi perlu dilanjutkan dengan rencana operasional yang lebih taktis di lapangan. Koordinasi intensif antara pemerintah daerah, termasuk wali kota dan bupati, juga diperlukan untuk memetakan lokasi-lokasi dengan potensi kebakaran.

Selain itu, pemerintah mendorong pengaktifan kembali kelompok masyarakat peduli api di daerah rawan kebakaran. Dengan semakin banyak titik pemantauan di lapangan, potensi kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat dideteksi serta diantisipasi lebih cepat.

Hanif juga mengimbau para pemegang konsesi, baik di sektor kehutanan maupun perkebunan kelapa sawit, untuk membentuk atau mengaktifkan kembali brigade pengendalian kebakaran serta kelompok masyarakat peduli api di wilayah yang rawan karhutla.