Menko Muhaimin tekankan peran pemda percepat penghapusan kemiskinan ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan Menko PM saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Rabu (04/03/2026).

Muhaimin menjelaskan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 memberikan mandat konkret kepada pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan kemiskinan.

“Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah. Gubernur menjadi koordinator di tingkat provinsi untuk memastikan program selaras dengan kebijakan nasional,” kata Muhaimin.

Ia menjelaskan, gubernur bertugas mengoordinasikan bupati dan wali kota, memastikan pemutakhiran data berkelanjutan, serta mendukung program Sekolah Rakyat termasuk penyediaan lahan dan tenaga pendidik. Laporan pelaksanaan disampaikan secara berkala setiap enam bulan.

Sementara itu, bupati dan wali kota menjadi ujung tombak implementasi di tingkat kabupaten/kota dengan menyusun program sesuai karakteristik wilayah masing-masing serta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif.

Muhaimin menekankan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai bentuk afirmasi, pemerintah pusat akan memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Kita ingin ada kompetisi positif antar daerah. Yang berhasil menurunkan kemiskinan akan mendapatkan dukungan fiskal sebagai penghargaan atas kinerja mereka,” pungkasnya.

Irza Farel