Menteri Bahlil bebaskan Barcode BBM di daerah bencana di Sumatera
Kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku selama masa pemulihan pascabencana
Masa tanggap darurat pemerintah membebaskan penggunaan barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Foto : Humas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Salah satu kebijakan darurat yang diberlakukan adalah pembebasan penggunaan barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Kebijakan ini diterapkan setelah Bahlil meninjau langsung kondisi lapangan di Tapanuli Tengah, Selasa (2/12). Ia menilai gangguan distribusi BBM dan listrik, rusaknya jaringan internet, serta putusnya akses transportasi akibat longsor dan jembatan runtuh membuat masyarakat semakin sulit memperoleh energi dasar.
“Tidak perlu pakai barcode. Ini langkah antisipasi agar distribusi BBM tidak terhambat,” tegas Bahlil saat menemui warga dan petugas di lapangan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku selama masa pemulihan pascabencana. Bahlil meminta masyarakat untuk menggunakan kemudahan ini secara bijak.
“Jangan disalahgunakan. Gunakan betul-betul sesuai kebutuhan, terutama untuk aktivitas yang mendesak,” ujarnya.
Pemerintah berharap relaksasi ini dapat memperlancar pasokan BBM untuk mendukung distribusi logistik, pergerakan alat berat, kendaraan evakuasi, serta operasional tim penanganan bencana yang selama ini mengalami hambatan akses.
Untuk memperkuat suplai energi di wilayah terdampak, Pertamina Patra Niaga telah mengerahkan tambahan mobil tangki dan personel pengangkutan guna mempercepat pengiriman BBM. Selain itu, pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan relaksasi operasional, termasuk memungkinkan pemindahan alokasi BBM antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama jika akses utama terputus atau berubah.
Kebijakan darurat ini diharapkan dapat membantu masyarakat kembali mendapatkan akses energi yang stabil sambil menunggu pemulihan infrastruktur secara bertahap.
Robby Hatibie