Menteri LH akui kesulitan tangani sampah laut dan kepulauan

Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq mengakui kesulitan dalam menangani sampah laut dan kepulauan, karena area laut Indonesia yang begitu luas dan penanganan yang terbilang mahal.

"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator nggak bisa, di ini nggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," urainya di Makassar, Minggu.

Hanif menyebut sampah laut ialah sampah darat yang muaranya ke laut akibat tidak adanya pengolahan sampah secara maksimal di daratan.

Secara nasional, sampah yang diolah baru sekitar 25 persen. Kemudian, sampah yang masuk ke TPA sekitar 60 persen. Sehingga, ada 40 persen yang masih terbuang di lapangan, yang kemudian lari ke laut.

"Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini. Nah, ini kita akan fokus dulu di darat untuk kemudian menangani sampah di laut," urainya.

Hanif mengakui bahwa persoalan sampah laut dan kepulauan menjadi tugas kementerian yang belum terselesaikan, namun demikian menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.

"Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali," ujarnya.

Dia mengaku bahwa pihaknya telah melakukan penanganan sampah di Bali, yang sampah lautnya berada di pusaran arus, sehingga setiap September hingga Februari, dilakukan handling bersama seluruh jajaran, mulai pengerahan TNI, Polri untuk menangani sampah laut Bali.

Dalam penanganan sampah laut, pemerintahan melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah menyiapkan dan mengatur strategi.

"Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur," ujar dia.