Operasi darurat BGN: Aceh stabil, Sumbar turun, Sumut Naik

Aceh — Operasi tanggap darurat Badan Gizi Nasional (BGN) di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang berbeda dalam laporan terbaru per 10–11 Desember 2025. Ketiga provinsi tersebut kini menjadi fokus utama pelayanan gizi bagi warga terdampak bencana, dengan perkembangan yang fluktuatif pada jumlah distribusi dan jangkauan titik layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sumatera Barat: Titik Bertambah, Distribusi Turun

Di Sumatera Barat, jangkauan layanan SPPG meningkat dari 169 menjadi 174 titik. Namun, total distribusi justru mengalami penurunan 25% dari 1.352 menjadi 1.011 porsi. Penurunan terbesar terjadi di:

• Kabupaten Tanah Datar: 969 → 831 porsi
• Kabupaten Agam: 383 → 180 porsi

Jumlah titik pengalihan bantuan tetap stabil di dua titik.

Sumatera Utara: Distribusi Melonjak 25%

Kondisi berbeda terlihat di Sumatera Utara. Total distribusi meningkat dari 14.253 menjadi 17.873 porsi, atau naik 25%. Lonjakan ini terutama berasal dari:

• Kabupaten Tapanuli Tengah yang baru masuk penyaluran dan langsung mencapai 5.644 porsi.

Namun, Kabupaten Langkat mengalami penurunan dari 6.422 menjadi 4.398 porsi. Titik pengalihan tetap berada pada 13 titik.

Aceh: Kondisi Stabil dan Terkendali

Layanan di Aceh menunjukkan kestabilan dengan dinamika kecil:

• Titik berhenti operasi: 169 → 170 titik (+0,6%)
• Titik beroperasi normal: 179 → 180 titik (+0,6%)
• Titik tidak terdata: 12 → 10 titik (turun 17%)

Distribusi total hanya turun tipis 0,1% (1.256.661 → 1.255.264 porsi)

Kabupaten Pidie Jaya mencatat peningkatan menonjol dari 79.976 menjadi 99.451 porsi.

Kepala Regional SPPG Provinsi Aceh, Mustafa Kamal, menyampaikan bahwa kestabilan operasi adalah hasil koordinasi lintas sektor yang semakin kuat.

“Aceh tetap menjaga konsistensi pelayanan meskipun terjadi dinamika kecil. Fokus kami adalah memastikan titik aktif tetap beroperasi, terutama di wilayah terdampak berat seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa akses jalan yang terputus di sejumlah wilayah tengah menjadi kendala utama suplai bahan baku, namun kerja sama lintas sektor terus memperbaiki proses distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN: Respons Cepat Harus Berbasis Data Akurat

Dari pusat, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan pentingnya evaluasi cepat berdasarkan data harian.

“Setiap perubahan titik distribusi maupun volume bantuan menjadi dasar evaluasi lapangan. BGN memastikan seluruh tim daerah mendapat dukungan penuh,” jelas Hida.

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan layanan tetap menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok paling rentan.

Komitmen BGN: Layanan Tepat Sasaran, Tepat Waktu

BGN menegaskan bahwa ketiga provinsi tersebut tetap menjadi prioritas operasi hingga kondisi stabil sepenuhnya. Perubahan data harian menjadi acuan perencanaan agar setiap bantuan gizi tersalurkan tanpa hambatan.

Biro Hukum dan Humas

Badan Gizi Nasional