Pakar nilai ketimpangan desain fiskal, daerah bergantung pada pusat

Pakar Pemerintahan Desa, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah & Pemerintahan Desa, Universitas Terbuka Jakarta, Hanif Nurcholis menilai ketimpangan desain fiskal membuat 90 persen daerah bergantung pada pemerintah pusat.

“Hasil kajian Next Indonesia Center menunjukkan sekitar 90 persen atau 493 daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal lemah dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, kondisi ini memicu perdebatan tentang efektivitas desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dalam mendorong kemandirian pembangunan,”ujarnya dalam wawancara di Radio Elshinta Kamis (15/1/2026).

“Secara prinsip, ketika kewenangan dipindahkan ke daerah, maka uangnya juga harus ikut dipindahkan, karena uang harus mengikuti fungsi,” kata Hanif. Ia menegaskan, kebijakan fiskal nasional saat ini masih bercorak sentralisasi sehingga daerah hanya menerima kewenangan dengan sumber dana yang sangat terbatas.

Hanif menjelaskan, pajak-pajak bernilai besar masih dikuasai pemerintah pusat, sementara daerah hanya mengelola pajak dengan potensi kecil seperti PBB, pajak restoran, hotel, dan retribusi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah, khususnya kabupaten dengan basis ekonomi pertanian, sulit meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan.

“Daerah kabupaten itu kebingungan karena ruang fiskalnya sangat sempit, sementara kebutuhan pelayanan publiknya besar,” ujar Hanif. Ia menilai anggapan bahwa daerah bisa mandiri hanya dengan kreativitas merupakan pendekatan yang tidak realistis secara faktual.

Lebih lanjut, Hanif menyebut mekanisme transfer ke daerah juga belum memperhitungkan beban urusan yang telah didesentralisasikan. Akibatnya, sebagian besar dana transfer habis untuk belanja pegawai dan tidak menjadi investasi produktif yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat.

Steffy Anastasia/Mgg/Nak