Pimpin Rapat KPTDP, Mensos: penyaluran bansos sekarang dilakukan transparan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di pendopo Sabha Swagata Blambamgan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). 

Usai rapat, Gus Ipul menjelaskan  pemerintah mulai melakukan ujicoba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem yang lebih transparan dan partisipatif melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos).

"Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, kita menerima laporan-laporan dari bawah. Nah sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah," kata Gus Ipul. 

Menurutnya, platform digital ini dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional dan telah berjalan tiga bulan. Tahap awal uji coba mencakup program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bantuan Sembako). 

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, mengatakan proses pendaftaran usul-sanggah ini sangat mudah. Masyarakat tinggal melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik. 

Selanjutnya tinggal menunggu verifikasi  dari sistem untuk kelayakan sebagai penerima bantuan sosial. Seluruh proses ini dilakukan dari masyarakat ke pemerintah tanpa perantara dan hanya menggunakan perangkat telepon pintar. 

"Nanti ada panel ahli, dengan dari Kementerian Sosial, BPS, dan semua KL yang terlibat, akan menentukan pensasaran untuk menentukan eligibility (kelayakan) kelompok penerima manfaatnya. Dan itulah yang sedang kami kerjakan semua, dan per hari ini memang sudah dari target 320 ribu pendaftar, kita sudah mencapai 260 ribu," jelas Tubagus. 

Senada dengan hal itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan program uji coba digitalisasi bansos sangat mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan dalam penyaluran bansos. 

"Kolaborasi digitalisasi bansos ini buat kami ini adalah sangat penting karena dalam rangka kita memodernisasi pemutahiran dan juga pengelolaan DTSEN. Kemudian bisa terus mengembangkan, meningkatkan akurasi dari DTSEN sehingga nanti penyaluran dari Bansos akan lebih tepat sasaran," kata Amalia. 

Untuk mengorkestrasi program uji coba digitalisasi bansos Kementerian PAN-RB punya peran penting menghubungkan berbagai kementerian dengan daerah. 

"Menteri PAN-RB berusaha untuk mengkolaborasi peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data. Nanti kita akan rapat selanjutnya untuk mendesain keberlangsungan kegiatan ini di tempat lain. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada tuan rumah," kata Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi pemerintah pusat atas inisiasi ujicoba digitalisasi bansos yang dilakukan di wilayahnya. 

"Kami berterima kasih Banyuwangi dijadikan model untuk kegiatan ini dan kami siap mensukseskan program ini. Jika ini berhasil, maka masyarakat yang sangat diuntungkan karena bansos tepat sasaran, tepat manfaat dan akutabilitasnya terjaga," kata Ipuk. 

Melalui uji coba digitalisasi bansos dengan portal Perlinsos ini, transformasi dan reformasi tata kelola penyaluran bansos semakin transparan. Sebelumnya formal sekarang melibatkan partisipasi publik menuju bansos tepat sasaran. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hadir rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Wamen PANRB Purwadi Arianto; dan Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard.

Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komdigi, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga hadir 20 lembaga negara di antaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.

Hutomo Budi