Satu tahun, Cak Imin: Alhamdulillah data sudah menunjukkan tanda-tanda berhasil

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, satu tahun perjalanan Kemenko PM menandai perubahan besar dalam cara negara bekerja, yaitu pergeseran dari paradigma bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.

“Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk oleh Presiden untuk menggeser paradigma lama yang dulu heavy pada bantuan sosial yang bersifat karitatif, jangka pendek, bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang,” ujar Muhaimin dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, pemberdayaan menjadi arah baru agar masyarakat tumbuh mandiri dan produktif. Ia menegaskan, ke depan penerima bantuan sosial akan difokuskan hanya pada dua kelompok: lansia dan penyandang disabilitas. “Dengan pemberdayaan ini diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya dua kelompok: lansia dan difabel. Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh,” kata Muhaimin.

Salah satu capaian besar Kemenko PM dalam setahun terakhir adalah penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil kolaborasi lintas lembaga atas arahan langsung Presiden Prabowo. “Bapak Presiden Prabowo langsung memerintahkan kita untuk membangun data tunggal sosial ekonomi. Hanya dalam waktu dua bulan, perintah Presiden bisa kita laksanakan, dan sejak itu pula DTSEN sudah menjadi rujukan ekosistem dari semua sasaran pembangunan nasional kita,” ujarnya.

Muhaimin menjelaskan, data tunggal tersebut menjadi fondasi untuk memastikan penyaluran bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran. Sepanjang satu tahun terakhir, sebanyak 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, sementara 1,3 juta keluarga memperoleh BLT Dana Desa. Selain itu, lebih dari 96 juta masyarakat kini dapat mengakses layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan.

Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan telah mendapatkan pembiayaan, serta lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM memperoleh peningkatan kapasitas untuk naik kelas.

Menko PM juga menegaskan target nasional untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029. “Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2026 dan 5 persen maksimum kemiskinan pada 2029. Target ini dibuat agar kerjanya betul-betul terarah dan sesuai dengan yang menjadi tujuan kita,” tegas Muhaimin.

Ia menutup dengan optimisme terhadap perubahan nyata hasil kerja pemberdayaan. “Alhamdulillah data sudah menunjukkan tanda-tanda berhasil. Kemiskinan turun, kemiskinan ekstrem turun sangat signifikan. Datanya ada, yang paling penting adalah data ini ditindaklanjuti melalui program-program yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan peluang bagi seluruh sektor untuk naik kelas, berdaya, dan tumbuh,” pungkasnya.

Rizki Rian Saputra