Cancel culture makin marak, siapa yang mengendalikan?

Cancel culture makin marak, siapa yang mengendalikan? Fenomena ini semakin sering terlihat di media sosial. Satu pernyataan yang dianggap salah, potongan video lama, atau kesalahan di masa lalu bisa langsung memicu gelombang kritik besar dari warganet. Dalam waktu singkat, nama seseorang bisa menjadi trending, diikuti seruan boikot hingga kehilangan dukungan publik.

Banyak digunakan dalam istilah saat ini menjadi populer, karena pengguna media sosial sudah semakin kritis dan berani untuk berpendapat. Seruan yang menjadi viral juga bisa memberikan dampak dari sisi positif dan juga sisi negatif yang ada. 

Di tengah derasnya arus informasi, muncul pertanyaan: apakah cancel culture benar-benar bentuk kontrol sosial, atau sekadar reaksi massal yang bergerak terlalu cepat?

Dibalik viralnya cancel culture

Cancel culture adalah situasi ketika seseorang atau sebuah brand “ditinggalkan” publik karena dianggap melakukan kesalahan atau melanggar nilai tertentu. Biasanya, fenomena ini terjadi di platform seperti X, Instagram, dan TikTok, di mana opini bisa menyebar sangat cepat.

Masalahnya, tidak semua orang menunggu klarifikasi. Begitu sebuah isu viral, penilaian sering terbentuk lebih dulu sebelum fakta lengkap muncul. 

Siapa yang sebenarnya menggerakkan?

Tidak ada satu pihak yang benar-benar mengendalikan cancel culture. Fenomena ini terbentuk dari beberapa hal yang saling berkaitan.

Pertama, algoritma media sosial cenderung mendorong konten yang memicu emosi. Semakin banyak komentar dan reaksi, semakin luas jangkauannya.

Kedua, efek ikut-ikutan. Banyak orang membagikan atau mengomentari isu karena melihatnya sedang ramai, tanpa mencari konteks yang utuh.

Ketiga, pengaruh akun besar atau influencer. Satu unggahan dari akun dengan banyak pengikut bisa mempercepat arah opini publik dalam waktu singkat.

Dampak yang tidak selalu terlihat sederhana

Di sisi positif, cancel culture bisa membuat figur publik dan perusahaan lebih berhati-hati. Masyarakat juga punya ruang untuk menyuarakan ketidaksetujuan.

Namun dampaknya juga bisa berat:

• Penghakiman terjadi terlalu cepat
• Tekanan mental bagi pihak yang terkena
• Informasi yang belum tentu benar ikut tersebar
• Muncul budaya takut berbicara karena khawatir disalahartikan

Dalam beberapa kasus, kritik berubah menjadi serangan personal yang sulit dikendalikan.

Batas antara kritik dan pengadilan publik 

Kritik sebenarnya penting dalam ruang digital. Tapi perbedaannya terletak pada niat dan cara penyampaiannya. Kritik bertujuan memperbaiki, sementara cancel culture sering berakhir pada pengucilan total tanpa ruang untuk menjelaskan atau belajar dari kesalahan.

Kritik yang diberikan tentunya bisa menjadikan efek jera yang bisa diterima, namun jika cancel culture di terapkan bisa menjadi pembelajaran kedepanya di teknologi saat ini seluruh infomasi bisa dikases dengan cepat. 

Padahal, tidak semua kesalahan terjadi dengan niat buruk. Memberi ruang klarifikasi bisa membuat diskusi lebih sehat dibanding sekadar ikut arus kemarahan.

Fenomena yang sulit dihindari 

Selama media sosial menjadi tempat utama membentuk opini, cancel culture kemungkinan akan terus ada. Informasi bergerak cepat, dan emosi publik sering ikut bergerak lebih cepat lagi.

Pada akhirnya, arah fenomena ini kembali ke penggunanya. Jika warganet lebih berhati-hati sebelum bereaksi, cancel culture bisa menjadi bentuk batassosial yang wajar. Tapi jika hanya mengikuti tren tanpa memahami konteks, fenomena cancel culture makin marak justru berisiko menciptakan ruang digital yang keras, cepat menghakimi, dan minim empati.

Menggunkan media sosial yang tepat serta bijak, bisa melindungi dari infomasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Cancel cultur hadir untuk menjadi batas pemahaman yang lebih cepat dan tepat. Pembelajaran kedepanya bisa lebih berhati-hati dalam berkomentar atau menyuarakan saran dan kritik.