Alissa Wahid: Haji ramah perempuan harus ubah cara pandang

Konsep haji ramah perempuan tidak cukup diwujudkan hanya dengan menambah jumlah petugas perempuan di lapangan. Lebih dari itu, diperlukan perubahan cara pandang mendasar dalam sistem pelayanan haji agar kebutuhan jemaah perempuan benar-benar terakomodasi secara utuh.

Hal tersebut disampaikan anggota Amirul Hajj Perempuan 2023–2024, Alissa Wahid, saat membahas isu pelayanan haji yang inklusif dan sensitif gender.

Menurut Alissa, hingga saat ini sistem penyelenggaraan haji, khususnya di Arab Saudi, masih didominasi oleh perspektif laki-laki sehingga belum sepenuhnya memahami kebutuhan spesifik jemaah perempuan.

“Sistem yang ada di Saudi Arabia itu belum melihat dari kacamata perempuan, tapi dilihatnya dari kacamata laki-laki,” ujar Alissa.

Ia menegaskan bahwa perbedaan kebutuhan antara jemaah laki-laki dan perempuan merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perbedaan tersebut, kata dia, seharusnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan, bukan dianggap sebagai beban atau hambatan.

“Jangan melihat perempuan sebagai nuisance atau merepotkan, tapi memang kebutuhannya berbeda,” katanya.

Alissa menilai, perubahan cara pandang ini menjadi kunci agar kebijakan haji ramah perempuan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.

“Dimulainya dari pikiran kita, dari cara pandang kita,” tegasnya.

Menurut Alissa, selama kebutuhan jemaah perempuan belum menjadi bagian dari kesadaran sistem penyelenggaraan haji, maka pelayanan yang diberikan juga tidak akan sepenuhnya responsif. Oleh karena itu, pendekatan haji ramah perempuan harus dibangun secara struktural, mulai dari perencanaan kebijakan, pelatihan petugas, hingga implementasi layanan di Tanah Suci.

Ia berharap, ke depan penyelenggaraan haji Indonesia dapat menjadi contoh praktik pelayanan ibadah yang adil, inklusif, dan menghormati kebutuhan seluruh jemaah tanpa terkecuali. (Bhery Hamzah)