Kemenhaj buka Manasik Nasional, fokus Tri sukses Haji dan Ekonomi umat

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi memulai tahapan persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M dengan membuka Bimbingan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (11/2). Langkah ini menjadi momentum awal mewujudkan target "Tri Sukses Haji", yakni sukses ritual ibadah, sukses keadaban, dan sukses ekosistem ekonomi, dengan semangat Haji Ramah Lansia dan Disabilitas.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa persiapan jemaah tahun ini tidak hanya fokus pada pemahaman fikih, tetapi juga kesiapan fisik dan mental. Kabar gembira juga disampaikan terkait efisiensi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang kembali turun dua juta rupiah berkat kerja sama dengan Komisi VIII DPR RI, mengakumulasi total penurunan enam juta rupiah dalam dua tahun terakhir.

"Tahun kemarin turun 4 juta, tahun ini turun 2 juta. Jadi dua tahun sudah turun 6 juta. Ini karena kerjasama kami dengan Komisi VIII untuk bisa memastikan biaya bisa turun. Tentu jemaah haji harus siap secara mental dan fisik," ujar Gus Menteri dalam keterangannya.

Guna mendukung kesehatan fisik jemaah, pemerintah juga mempercepat distribusi logistik pangan. "Beras Nusantara diupayakan minggu per awal Ramadhan sudah mulai kita kirim dengan harapan sebelum musim haji sudah sampai di sana," tambah Irfan Yusuf memastikan jemaah mendapatkan asupan gizi cita rasa tanah air.

Di sisi lain, Kemenhaj bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memperkuat pilar "Sukses Ekosistem Ekonomi" untuk menekan kebocoran devisa. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendorong digitalisasi keuangan melalui penggunaan QRIS bagi jemaah di Tanah Suci serta penerapan asas resiprokal di sektor pariwisata.

"Kita berharap sih misalnya 50% - 50% lah ya. Jadi yang cash outflow itu 50%, cash inflow-nya itu bisa 50%. Travel haji kita tidak hanya jualan paket wisata ke Saudi, tapi juga jualan paket wisata dari Timur Tengah ke Indonesia," jelas Dahnil.

Dukungan penuh terhadap langkah Kemenhaj juga datang dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, dalam Podcast HUT Radio Elshinta ke-26, memastikan sinergi kelembagaan tetap solid meski terdapat perubahan nomenklatur kementerian, demi keamanan dana dan pelayanan terbaik bagi jemaah.

"Kalau saya jawabannya Sami’na wa Atho’na. Mana yang menurut Pemerintah dan DPR terbaik, kita ikut. Untuk urusan umat semuanya kita kedepankan," tegas Fadlul menutup laporannya.

Bherry Hamzah/MCH 2026