China dukung rapat darurat DK PBB bahas krisis Venezuela

Pemerintah China mendukung Dewan Keamanan (DK) PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat (AS).

"China mendukung Dewan Keamanan PBB dalam mengadakan pertemuan darurat untuk membahas serangan militer AS terhadap Venezuela dan mendukung Dewan dalam memainkan peran sesuai dengan mandatnya," Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (5/1).

DK PBB mengadakan sidang darurat pada Senin (5/1). Sebelumnya Sekjen PBB António Guterres mengatakan harus ada penghormatan terhadap kedaulatan nasional, "kemerdekaan politik dan integritas teritorial" setelah memperingatkan pada Sabtu (3/1) bahwa AS telah menetapkan "preseden berbahaya" bagi tatanan dunia.

Namun dalam sidang darurat tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Michael G. Waltz mengatakan AS melakukan "operasi penegakan hukum yang tepat sasaran" untuk menangkap dua buronan narko-teroris yaitu Nicolás Maduro dan Celia Flores.

Waltz juga menekankan bahwa "tidak ada perang melawan Venezuela atau rakyatnya". Ia membandingkan tindakan tersebut dengan penangkapan pemimpin militer Panama Manuel Noriega pada pada 1989 serta menggambarkan Maduro sebagai buronan dan pemimpin "organisasi teroris asing yang kejam", menuduh adanya hubungan dengan jaringan perdagangan narkoba yang menggunakan "narkotika ilegal sebagai senjata".

"Kami siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk secara tegas membela Piagam PBB, prinsip-prinsip dasar keadilan internasional, dan keadilan internasional," tambah Lin Jian.

China, kata Lin Jian menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tindakan AS yang secara paksa menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya serta membawa mereka keluar negeri.

"Langkah AS jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar dalam hubungan internasional, dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB. China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi," ungkap Lin Jian.

Namun Lin Jian tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah penangkapan Maduro tersebut dapat memengaruhi stabilitas internasional dan cara penanganan sengketa kedaulatan negara.

"Izinkan saya menegaskan kembali bahwa China sangat terkejut dan mengutuk keras penggunaan kekerasan yang terang-terangan oleh AS terhadap negara berdaulat dan penangkapan paksa presidennya. Tindakan hegemonik AS tersebut secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia," jawab Lin Jian.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme dan dianggap menimbulkan ancaman, termasuk terhadap AS.

Operasi militer tersebut dinamakan Operasi Absolute Resolve, dilakukan secara diam-diam, tepat sasaran, dan dilaksanakan pada saat-saat paling gelap menurut Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine.

Trump juga berjanji bahwa AS akan "mengelola" Venezuela sampai transisi yang aman terjamin, dan memperbaiki infrastruktur minyaknya yang "rusak". Ia juga menyebut dapat mengerahkan pasukan jika diperlukan.

Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut, sementara pemerintah Venezuela menyerukan pembebasan segera presiden dan istrinya.​​​​​​​ Caracas menilai operasi militer AS itu sebagai pelanggaran mutlak terhadap kedaulatan Venezuela dan menyatakan keadaan darurat nasional.

Mahkamah Agung Venezuela kemudian memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara.

Rodriguez menegaskan bahwa Venezuela siap mempertahankan sumber daya alam dan tim pertahanan negara tetap berkomitmen pada kebijakan Maduro. Rodriguez juga menuntut pemulangan kembali Maduro dan Flores.