DPR minta TVRI kelola hak siar Piala Dunia secara profesional
DPR RI melalui Komisi VII meminta TVRI untuk mengelola hak siar Piala Dunia 2026 secara profesional, termasuk memperbaiki jaringan siaran di seluruh Indonesia.
DPR minta TVRI kelola hak siar Piala Dunia secara profesional. (Sumber: TVRI)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VII menekankan pentingnya pengelolaan hak siar Piala Dunia 2026 secara profesional oleh TVRI. Hal tersebut disampaikan dalam press conference Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI pada 25 Maret 2026.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, membuka konferensi pers dengan memaparkan sejumlah harapan DPR terhadap TVRI sebagai pemegang hak siar resmi ajang tersebut. Ia menegaskan bahwa pengelolaan hak siar harus dilakukan secara profesional dengan terus meningkatkan kualitas penyiaran.
“Kami di Komisi VII sebetulnya pada intinya hanya menginginkan agar TVRI punya martabat yang tidak kalah dengan televisi swasta lainnya, dan kalau dari pandangan kami di DPR ini semestinya TVRI sudah jauh melampaui televisi-televisi swasta sebab TVRI punya budget APBN,” ujar Saleh.
Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya perbaikan jaringan siaran, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Dalam catatan rapat terakhir antara TVRI dan DPR, masih ditemukan sejumlah jaringan yang dinilai belum optimal untuk mendukung penyiaran Piala Dunia 2026.
“Dalam satu catatan rapat TVRI dengan DPR terakhir, bahwa di bagian Indonesia Timur ada beberapa jaringan yang tercatat dan dilaporkan di DPR belum maksimal untuk penyiaran Piala Dunia 2026 ini... tolong ini harus diperbaiki,” katanya.
Lebih lanjut, Komisi VII mendorong TVRI untuk membuka kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, guna meningkatkan mutu penyiaran. Langkah ini dinilai penting agar kualitas tayangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan standar yang lebih baik.
DPR juga menekankan perlunya penguatan kolaborasi antara TVRI dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Menurut Saleh, keterlibatan pemerintah daerah menjadi krusial karena masyarakat yang menjadi penonton utama berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Yang kita hibur itu adalah rakyat Indonesia yang dimana notabene itu adalah rakyat pemerintah daerah itu juga,” ujarnya.
Dengan sejumlah catatan tersebut, DPR berharap TVRI mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 secara maksimal mulai dari sisi kualitas tayangan hingga pemerataan akses siaran di seluruh Indonesia.
