BGN hentikan sementara dua SPPG di Sulsel yang terlambat kirim MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan yang terlambat mengirimkan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga malam hari dan kemudian menjadi sorotan publik di media sosial.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengemukakan dua dapur MBG yang dihentikan sementara itu yakni SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1.

"Keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh terulang karena berpotensi mengganggu kualitas pelayanan program kepada para siswa penerima manfaat. Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan," katanya di Jakarta, Minggu.

Nanik menegaskan, Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin, utamanya dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi.

Penghentian sementara operasional kedua SPPG tersebut berlaku mulai 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Langkah ini diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan serta melakukan investigasi awal terhadap dugaan kelalaian dalam proses quality control dan kesiapan operasional distribusi di lapangan.

Hasil pemantauan menunjukkan penyiapan bahan baku dan proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai SOP, sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, bahkan pada salah satu kejadian distribusi baru dilakukan hingga malam hari.

BGN memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena menyangkut pelayanan langsung kepada para penerima manfaat di sekolah.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan menjelaskan, investigasi awal menemukan SPPG tidak siap mengolah bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG ke sekolah.

"Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat," tuturnya.

Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah video keluhan mengenai keterlambatan distribusi paket MBG diunggah di media sosial dan menyebar luas. Dalam salah satu kejadian, paket makanan bahkan tidak dapat diterima oleh sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan saat gerbang sekolah sudah ditutup.

BGN memastikan paket makanan yang tidak dapat disalurkan pada hari kejadian tidak didistribusikan kembali dalam kondisi yang berpotensi menurunkan kualitas. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan mengganti bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan, sembari melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak terulang.