Bimas Buddha salurkan Rp16 miliar dukung kesejahteraan guru

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama menyalurkan anggaran lebih dari Rp16 miliar sebagai komitmen dalam mendukung kesejahteraan guru agama Buddha di seluruh Indonesia. Dirjen Bimas Buddha Kemenag, Supriyadi menjelaskan kesejahteraan ini adalah upaya negara untuk menghargai peran mulia para guru agama untuk membangun bangsa.

“Guru adalah arsitek peradaban. Kesejahteraan mereka adalah bentuk penghargaan negara atas peran mulia dalam membangun karakter bangsa,” ujar Supriyadi di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, Kemenag telah menyiapkan berbagai program strategis untuk memastikan para guru agama Buddha mendapatkan hak-hak profesionalnya, termasuk tunjangan profesi, insentif, dan dukungan pengembangan kompetensi.

Hingga triwulan III tahun 2025, tercatat 1.640 guru Pendidikan Agama Buddha yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka terdiri atas 623 guru berstatus PNS, 194 guru PPPK, serta 823 guru non-ASN yang mengabdikan diri di berbagai jenjang pendidikan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 911 guru telah memiliki sertifikasi pendidik, sedangkan 729 guru lainnya masih dalam proses mengikuti atau menunggu pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2026, sehingga seluruh guru Pendidikan Agama Buddha dapat memperoleh pengakuan profesional yang setara dan berhak atas tunjangan profesi sesuai ketentuan.

“Kami telah menuntaskan PPG Batch 1 bagi 372 guru dan Batch 2 untuk 143 guru sedang berjalan hingga 3 November 2025. Tahun depan, kami pastikan seluruh guru yang belum sertifikasi dapat diselesaikan,” kata dia.

Bimas Buddha juga menyalurkan sejumlah program tunjangan dan insentif sebagai bagian dari afirmasi kesejahteraan guru, antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN, Insentif Guru Non-PNS Rp250.000 per bulan untuk 2.932 guru, dan Tunjangan Khusus Daerah 3T yang diberikan kepada 45 guru.

“Setiap guru yang telah lulus sertifikasi akan kami fasilitasi tunjangan profesinya di tahun anggaran berikutnya. Tahun 2026, kami sudah siapkan pagu khusus untuk itu,” kata Supriyadi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, I Nengah Duija menyebut kesejahteraan guru tidak hanya menyangkut aspek material, tetapi juga kesejahteraan batin yang memberi rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas.

Dirjen Bimas Hindu menjelaskan hingga tahun 2025 terdapat 6.960 guru agama Hindu yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun Non-PNS. Seluruhnya menjadi sasaran program peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas dari Kemenag.

“Total dukungan yang kami alokasikan mencapai lebih dari Rp19 miliar, sebagai bentuk nyata hadirnya negara untuk para guru agama Hindu,” kata I Nengah.