BPKP kerja sama dengan Kemenkeu untuk optimalkan pemungutan pajak

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.

“Kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan BPKP ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan keuangan negara,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Menurut dia, diperlukan perbaikan kinerja pengumpulan perpajakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada seluruh sektor.

Ateh menyampaikan, tiga isu utama terkait penerimaan keuangan negara, yakni ketidakmerataan beban perpajakan pada sektor usaha, insentif perpajakan tinggi namun belum terukur dampaknya, dan fragmentasi pengelolaan penerimaan negara.

Terkait fragmentasi pengelolaan penerimaan negara, dia menyampaikan bahwa tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terindikasi belum dirancang terintegrasi secara penuh dengan kerangka besar penerimaan negara, sehingga berimplikasi pada potensi PNBP yang tak tergali.

Dirinya meyakini peningkatan kinerja penerimaan keuangan negara akan tercapai dengan adanya penguatan sinergi data dan sinergi fungsi lintas sektor dan lembaga.

"Saya berharap melalui perjanjian kerja sama ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara," ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kerja sama antara pihaknya dengan BPKP serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemanfaatan hasil pengawasan BPKP dan juga analisis yang diberikan PPATK.

“Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan koordinasi antar instansi dapat berjalan semakin efektif, sehingga upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan sumber daya alam dapat terlaksana secara optimal dan berintegritas,” ujar Bimo.