Cara mengakses berkas Jeffrey Epstein di situs resmi AS

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) membuka akses publik terhadap hampir 3,5 juta halaman dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein, menyusul implementasi Epstein Files Transparency Act yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 19 November 2025.

Dalam rilis resminya, Departemen Kehakiman menyebutkan publik dapat mengakses seluruh berkas termasuk foto dan video yang dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Kehakiman AS.

Siapa pun bisa membaca langsung dan bahkan mengunduh file Epstein PDF. Epstein Jeffrey Files tersedia melalui laman tersebut

Rilis resmi Kementerian Kehakiman AS menyebut dokumen yang bisa dibuka mencakup lebih dari 3 juta halaman tambahan, termasuk sekitar 2.000 video dan 180.000 gambar. Jika digabungkan dengan rilis sebelumnya, total dokumen yang tersedia hampir mencapai 3,5 juta halaman.

Berkas-berkas tersebut berasal dari berbagai sumber utama, antara lain perkara pidana Epstein di Florida dan New York, kasus Ghislaine Maxwell di New York, penyelidikan kematian Epstein, hingga sejumlah investigasi FBI dan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman.

Departemen Kehakiman menegaskan akses publik diberikan dengan tetap menerapkan pembatasan ketat untuk melindungi korban. Informasi yang dapat mengidentifikasi korban dan keluarga mereka disamarkan, termasuk sejumlah gambar pornografi yang diperlakukan sebagai bukti yang melibatkan korban.

Namun demikian, nama-nama tokoh publik dan politisi tidak disamarkan dalam rilis berkas tersebut. Departemen Kehakiman juga mengingatkan bahwa sebagian dokumen bisa saja memuat materi palsu atau klaim tidak benar, karena seluruh materi yang pernah dikirimkan masyarakat kepada FBI turut disertakan sesuai mandat undang-undang.

Melalui laman justice.gov/epstein, publik dapat menelusuri, mengunduh, dan memeriksa langsung dokumen-dokumen yang dirilis, sebagai bagian dari upaya transparansi pemerintah Amerika Serikat terhadap salah satu kasus kriminal paling kontroversial dalam sejarah modern negara tersebut.

Rama Pamungkas