IDAI: Prioritaskan keselamatan kelompok rentan penerima manfaat MBG
Tangkapan layar Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp.Kardio.(K) dalam diskusi kesehatan yang diikuti di Jakarta, Kamis (25/9/2025). ANTARA/Fitra Ashari
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah dalam Makanan Bergizi Gratis (MBG), sehingga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan keselamatan para penerima manfaat program itu.
Ketua Pengurus Pusat IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa program MBG sejatinya bertujuan mulia, yakni meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun, kejadian keracunan ini terus berulang yang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak.
"Bahkan, ada balita dan ibu hamil juga yang terkena dampaknya, sehingga kelompok rentan ini sebaiknya turut dimasukkan dalam perhatian utama," katanya.
Dia menyebutkan, dalam surat terbuka untuk Badan Gizi Nasional, IDAI menegaskan bahwa keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
Selain itu, kata dia, keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan untuk mencegah kontaminasi.
"Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogianya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal,"
Pihaknya pun meminta agar pengawasan diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi oleh BGN.
"Prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan dalam program MBG. Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.
"Satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, katanya, perlu evaluasi secara menyeluruh atas program ini dan memastikan program yang sedang berjalan itu tepat sasaran terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Sjakti menyampaikan, pihaknya siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia.