KAI Sumut perkuat sinergi penanganan hukum sektor perkeretaapian

PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Belawan guna memperkuat sinergi penyelesaian permasalahan hukum di sektor perkeretaapian. Vice President KAI Divre I Sumatera Utara, Sofan Hidayah di Medan, Kamis (12/2), mengatakan kerja sama itu berfokus pada penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang kerap muncul dalam operasional perusahaan.

Lingkup kesepakatan mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama. Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai sangat krusial agar seluruh operasional kereta api tetap berjalan di atas koridor undang-undang yang berlaku.

"Kerja sama ini diharapkan memperkuat posisi KAI Divre I Sumut sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak keluar dari aturan hukum," ujarnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Dr. Yusup Darmaputra menegaskan peran institusinya sebagai Jaksa Pengacara Negara yang siap mendampingi BUMN.

"Kami bisa mendampingi pemerintah dan BUMN saat bersengketa, baik di dalam maupun di luar persidangan (litigasi dan non-litigasi). Fungsi itulah yang kita sepakati hari ini," katanya.

Plt Manajer Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo mengungkapkan bahwa urgensi kerja sama itu semakin nyata mengingat wilayah Belawan merupakan kawasan vital bagi operasional KAI di Sumatera Utara. Stasiun Belawan, yang berada dalam yurisdiksi Kejari Belawan, memegang peran sentral sebagai pusat distribusi logistik yang terintegrasi langsung dengan Pelabuhan Belawan.

Sebagai tulang punggung angkutan barang unggulan, Stasiun Belawan mencatatkan performa yang signifikan. Berdasarkan data sepanjang Januari 2026, KAI Divre I Sumatera Utara telah mendistribusikan sebanyak 14.726 ton barang dari berbagai stasiun menuju Stasiun Belawan.

Dengan fasilitas modern bongkar muat petikemas dan CPO, stasiun ini menjadi kunci kelancaran distribusi komoditas utama seperti Crude Palm Oil (CPO), lateks dan peti kemas menuju pasar domestik maupun internasional. Selain menjadi simpul aktivitas ekonomi, di kawasan ini juga terdapat banyak aset milik KAI yang bernilai komersial tinggi. Hal ini memerlukan dukungan perlindungan hukum yang kuat, komprehensif, dan berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum, keamanan aset, serta kelancaran proses bisnis perusahaan demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara yang pada akhirnya akan kembali demi kesejahteraan masyarakat.

"Melalui kolaborasi dengan Kejari Belawan ini, KAI berharap tercipta kepastian hukum yang mampu mendorong efisiensi dan peningkatan kinerja operasional kereta api di Sumatera Utara secara berkelanjutan," katanya.