Kemensos gandeng BPS, groundcheck 11 juta PBI-JKN yang dinonaktifkan

Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemeriksaan lapangan atau groundcheck terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan. Langkah ini untuk memastikan akurasi data penerima manfaat dan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan DPR RI.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses pemutakhiran data yang akan melibatkan SDM Kemensos selama dua bulan.

“Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Gus Ipul berharap masyarakat, khususnya penerima manfaat, memberikan keterangan jujur saat petugas melakukan pemeriksaan. Hasil pemutakhiran akan diverifikasi BPS sebelum menjadi dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan program.

Sebanyak 106.153 penerima manfaat yang menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.

“Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.

Terkait mekanisme penetapan penerima PBI-JKN, Gus Ipul menegaskan, penetapan mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026, yang menargetkan masyarakat di desil 1-5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan jajarannya mendukung penuh proses groundcheck.

“Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.

Proses pemeriksaan untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS, Kemensos, dan mitra statistik akan berkolaborasi untuk memastikan data akurat.

“Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami. Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.

Sisanya diperkirakan rampung dalam dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN versi kedua tahun 2026.

“Ini akan menjadi bagian dari pemutakhiran dan penajaman dari DTSEN versi kedua tahun 2026,” jelas Amalia.

Amalia menegaskan BPS akan terus berkolaborasi dengan Kemensos untuk menjaga kualitas DTSEN, salah satunya melalui groundcheck.

“Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Deputi Bidang Statistik BPS Nasrul Wajdi, Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Strategis Andy Kurniawan, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.

Suwiryo/Rama