Kementerian Kebudayaan percepat pencatatan cagar budaya nasional

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan percepatan dalam pencatatan benda yang masuk dalam kategori cagar budaya di Indonesia, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memitigasi dampak bencana pada cagar budaya nasional.

“Ya, pertama data kita ini harus lengkap ya, teregistrasi seperti yang saya sampaikan barusan. Pencatatan cagar budaya kita ini harus dipercepat, harus akseleratif gitu ya,” kata Fadli saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta, Selasa.

Akselerasi pencatatan cagar budaya tersebut, kata dia, ditargetkan setidaknya mampu mencatat seribu koleksi.

“Makanya saya targetkan lebih dari seribu termasuk koleksi-koleksi yang ada di museum nasional,” tegasnya.

Sementara untuk prioritas pencatatan, ia menjelaskan koleksi tersebut meliputi koleksi-koleksi benda warisan budaya yang merupakan hasil repatriasi dan juga barang yang berada dalam wewenang Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di daerah-daerah yang telah menjadi aset yang meliputi makam pahlawan-pahlawan nasional.

“Makamnya itu kan bisa langsung menjadi cagar budaya,” kata dia lagi.

Untuk koleksi yang merupakan milik pahlawan nasional serta koleksi keraton menurutnya tidak memerlukan kajian karena sang pemilik merupakan pahlawan nasional yang kajiannya sudah ada. Dengan demikian, maka setidaknya dengan dukungan pemerintah daerah serta BPK di berbagai wilayah di Indonesia, koleksi cagar budaya dapat tercatat ribuan koleksi.

Adapun pada 2024-2025 (tahun ke tahun/year on year), pihaknya telah mencatat peningkatan pencatatan benda cagar budaya yakni sebesar 800 persen dari 10 pencatatan koleksi menjadi 85 pencatatan. Sementara pada 2026, ia melaporkan terdapat 70 penetapan cagar budaya dan diharapkan masih akan terus bertumbuh, pasalnya potensi objek cagar budaya di Indonesia mencapai 50 ribuan.

Dengan adanya pencatatan benda budaya ini diharapkan ke depan pemerintah dapat menanggulangi dan memitigasi bencana dengan baik.

“Nah bagaimana kita mau menanggulangi, misalnya memitigasi bencana nanti, pencatatannya saja tidak ada. Kan dengan pencatatan itu terintegrasi dengan kajiannya, apa yang terjadi, apa asetnya di situ,” pungkas Fadli.