Kolaborasi perlu dilakukan untuk jaga kebutuhan pangan di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan kolaborasi dengan produsen dan distributor guna memastikan stok kebutuhan pangan untuk warga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 aman.

"Koordinasi dengan produsen, distributor, dan ritel besar harus dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok warga DKI Jakarta tercukupi dan tentunya harga bisa stabil tanpa harus adanya kenaikan. Rio mengatakan, ketika harga kebutuhan pangan naik maka akan berdampak langsung pada biaya hidup dan produktivitas warga.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memperkuat operasi pasar bersama Satgas Pangan untuk memastikan stok barang kebutuhan pokok mencukupi. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menindak tegas praktik penimbunan dan spekulasi yang mendorong kenaikan harga secara tidak wajar.

"Ini semua dilakukan agar daya beli warga Jakarta terlindungi dan inflasi tidak membebani kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memastikan stok pangan di Jakarta cukup selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), namun ada beberapa kenaikan harga.

"Secara ketersediaan untuk di Jakarta dirasa cukup, jadi warga tidak perlu panik untuk menyimpan bahan pangan," kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok di Jakarta, Jumat (19/12).

Menurut dia, untuk kebutuhan beras di Jakarta per harinya mencapai 2.600 ton atau 78 ribu ton sebulan. Sedangkan stok yang ada cukup melimpah, yaitu berkisar 303 ribu ton sehingga dipastikan stok beras aman dan begitu juga kebutuhan pokok lainnya.