Konflik AS-Iran memanas, DPR soroti ketahanan energi BUMN

Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran kini menjadi ujian krusial bagi daya tahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama di sektor minyak dan gas. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mewanti-wanti pemerintah agar ketergantungan impor energi tidak menjadi titik lemah stabilitas nasional.

Rivqy menilai, posisi Indonesia yang masih mengandalkan pasokan dari Timur Tengah membuat ketahanan energi dalam negeri sangat rentan terhadap guncangan geopolitik global.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius jika konflik terus meningkat dan mengganggu rantai pasok global,” ujar Rivqy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Maret 2026.

Politikus ini menegaskan bahwa situasi panas di Teluk Persia harus menjadi batu ujian bagi kesiapan BUMN energi dalam melakukan mitigasi risiko yang terukur. Ia menekankan agar fluktuasi global tidak langsung menghantam daya beli masyarakat melalui ketidakpastian harga.

“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.

Meski demikian, Rivqy mengapresiasi langkah antisipatif yang mulai diambil pemerintah dan PT Pertamina (Persero) melalui diversifikasi sumber impor minyak sebagai upaya memutus rantai ketergantungan tunggal.

“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.

Dorong Optimalisasi Energi Domestik

Namun, Rivqy mengingatkan bahwa diversifikasi impor hanyalah strategi jangka pendek. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan langkah fundamental dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui optimalisasi potensi dalam negeri, baik migas maupun Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelas Rivqy.

Menutup keterangannya, Rivqy menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam merespons peta politik dunia yang semakin tidak menentu. Setiap kebijakan di sektor energi, menurutnya, memiliki efek domino yang luas terhadap ekonomi publik.

“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” tambahnya.

Ia mendorong sinergi ketat antara kementerian terkait dan BUMN untuk memastikan efisiensi distribusi serta percepatan pengembangan energi domestik. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.

Arie Dwi Prasetyo/Rama