Korlantas Polri kunjungi tiga provinsi guna pastikan implementasi ETLE

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengunjungi tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, untuk meninjau, memantau, dan memastikan implementasi tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement atau ETLE berjalan baik.

Kunjungan tersebut dilaksanakan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho dan beberapa pejabat utama Korlantas Polri pada Senin (20/10) hingga Rabu (22/10).

Agus ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pemantauan ini untuk memastikan sistem ETLE berjalan baik, efektif, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Digital Korlantas Polri yang mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Dalam kunjungan itu, Agus dan jajaran meninjau pusat komando dan pemantauan ETLE di masing-masing Ditlantas Polda, berdialog langsung dengan personel lapangan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat kamera, sistem transmisi data, dan proses verifikasi pelanggaran berjalan baik sesuai prosedur operasional.

Agus menjelaskan kunjungan ke Polda Jawa Timur menjadi salah satu fokus utama jajarannya mengingat provinsi ini memiliki jaringan ETLE statis dan mobile yang cukup luas. Dari hasil pemantauan, ETLE di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah berjalan dengan baik.

"Saya pastikan bahwa di Polda Jawa Timur, e-Tilang (tilang elektronik) sudah berjalan dengan baik. Bahkan, datanya menunjukkan peningkatan signifikan, yakni penindakan naik 307 persen, validasi naik 228 persen, dan konfirmasi pembayaran naik 198 persen," kata Agus dalam kunjungan itu.

Selain memastikan penerapan ETLE, imbuh Agus, kunjungan ini untuk memperkuat berbagai inovasi Digital Korlantas, seperti ETLE Mobile (handheld), aplikasi SIGNAL, dan E-BPKB sebagai satu ekosistem digital pelayanan publik yang mendukung visi besar Polri Presisi.

"Kami ingin memastikan seluruh sistem ETLE benar-benar berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi Korlantas harus hidup di lapangan, bukan hanya di konsep atau kebijakan," ucapnya.

Kakorlantas juga menekankan bahwa penerapan ETLE merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel sekaligus mengurangi potensi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar lalu lintas.

"Digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi bentuk nyata pelayanan publik yang humanis, transparan, dan berkeadilan. Melalui ETLE, masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus rasa aman dalam berlalu lintas," tuturnya.