Mardiono minta maaf ke kader PPP, serukan demokrasi santun di Muktamar

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader dalam forum Muktamar ke-10 di Jakarta, Sabtu, dan menegaskan bahwa demokrasi selalu menghadirkan perbedaan, namun harus dijalankan dengan santun.

"Kita berada dalam demokrasi, tentu ada yang suka dan tidak suka, ada perbedaan pandangan. Tetapi perbedaan itu harus dikedepankan dengan akal sehat dan penuh kesantunan," kata Mardiono saat ditemui usai sidang pembukaan.

Mardiono mengakui tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Selama tiga tahun menjabat Plt. Ketua Umum PPP, ia merasa tak luput dari kesalahan.

"Tidak ada manusia yang tanpa salah. Oleh karena itu, saya meminta maaf bukan hanya kepada kader PPP, tapi juga kepada bangsa Indonesia," ujarnya.

Ia menyinggung sejarah kelam PPP pada periode 2014–2019 yang disebut sebagai konflik internal terburuk sepanjang perjalanan partai.

Menurutnya, konflik itu mengakibatkan perpecahan struktural dari pusat hingga daerah dan membuat banyak tokoh meninggalkan partai.

"Konflik 2014–2019 sangat terstruktur dan masif. Itu jadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa persatuan jauh lebih penting daripada perpecahan," ujarnya.

Menanggapi dinamika Muktamar PPP yang diwarnai riuh yel-yel dukungan untuk para calon ketua umum, Mardiono menegaskan bahwa sepenuhnya keputusan ada di tangan peserta.

"Muktamar adalah forum tertinggi. Hak menentukan arah partai ada di Muktamirin, bukan segelintir orang," ucapnya.

Tiga nama yang disebut-sebut sebagai kandidat Ketua Umum PPP adalah Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie.

Namun, Mardiono memilih tidak banyak berkomentar mengenai nama-nama tersebut.

Ia menegaskan fokus dan tugas utamanya adalah menyelenggarakan Muktamar ke-10 dengan baik.

"Saya diberi amanah oleh konstitusi partai untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik, penuh khidmat, dan mengedepankan etika demokrasi," jelasnya.

Muktamar Ke-10 PPP dijadwalkan berlangsung hingga Senin (29/9), dengan agenda pemilihan ketua umum periode 2025–2030 dan pembahasan AD/ART, serta rekomendasi kebijakan partai.