Masuknya gula rafinasi, Haji Nasim Khan: Mengancam petani dan gagalnya swasembada gula nasional

Melindungi perekonomian petani tebu di Indonesia dari ancaman masuknya gula rafinasi yang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang matang, dan berpotensi menjadi pemicunya gagalnya swasembada gula nasional membuat anggota Komisi VI DPR RI Haji Muhammad Nasim Khan angkat bicara, maraknya impor gula rafinasi yang dinilai semakin menekan keberlangsungan petani tebu lokal dan industri gula nasional, serta nawa cita Presiden Prabowo Subianto terhadap swasembada pangan bisa menemui kendala.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasim dalam Rapat Kerja bersama sejumlah kementerian dan BUMN sektor pangan di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (08/04), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala BPS, serta jajaran direksi BUMN pangan seperti PT RNI/ID Food, PTPN Group, hingga SugarCo (SGN).

Legislator pusat dari daerah pemilihan Jawa Timur lll yang meliputi Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi kehadiran lengkap para pemangku kepentingan dalam rapat tersebut, namun menegaskan bahwa persoalan gula rafinasi telah berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.

“Pertemuan hari ini sangat lengkap dan luar biasa. Tapi persoalan ini sudah belasan tahun dibahas tanpa solusi nyata. Saya berharap kali ini benar-benar ada hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Nasim.

Ia menekankan pentingnya menjalankan kebijakan secara konsisten, terutama terkait kewajiban importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sebagai bagian dari penguatan produksi dalam negeri.

Menurut alumni ITN Malang itu, kebijakan impor yang tidak terkendali justru menjadi ancaman serius bagi petani tebu lokal. “Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan. Memang impor memberikan keuntungan cepat, tetapi dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan industri gula nasional,” tegasnya.

Nasim juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana masih ditemukan gula yang tidak terserap secara optimal hingga menyebabkan penumpukan di sejumlah BUMN seperti PTPN dan SGN. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola produksi dan distribusi gula nasional.

Selain itu, ia menyinggung kebijakan tarif impor nol persen untuk produk tertentu seperti etanol yang dinilai justru membuat pabrik dalam negeri tidak mampu bersaing.

“Ketika impor dibuka lebar dengan tarif nol persen, pabrik dalam negeri menjadi tidak berjalan. Banyak yang tidak bisa menggiling tebu. Ini fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Nasim menegaskan bahwa Indonesia harus segera memperkuat arah kebijakan menuju swasembada gula. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengorkestrasi sinergi lintas sektor untuk mencapai target tersebut.

Legislator asal Jawa Timur itu meminta kementerian terkait untuk tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan dengan tegas dan konsisten.

“Regulasi sudah ada, sistem sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menegakkan aturan,” katanya.

Nasim juga menyoroti berbagai persoalan di tubuh PTPN, termasuk skema kerja sama operasi (KSO) yang belum tuntas serta konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Ia mengungkapkan adanya insiden pembakaran gedung PTPN di kawasan Ijen, Bondowoso, yang menjadi bukti nyata konflik yang belum terselesaikan.

“Konflik ini nyata terjadi di lapangan, bahkan sampai terjadi pembakaran. Ini tidak boleh dibiarkan. Penyelesaian konflik antara PTPN dan masyarakat harus segera dilakukan secara adil dan tuntas,” tegasnya.

Nasim juga mengingatkan agar penyelesaian konflik mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan, serta tidak menyudutkan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Ke depan, ia menyebut bahwa Panitia Khusus (Pansus) Agraria akan didorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan yang hingga kini masih bermasalah, termasuk ratusan ribu hektare lahan sawit yang belum memiliki HGU.

“Ini ironi. Sektor yang seharusnya menghasilkan puluhan triliun justru hanya mencatatkan sekitar Rp6 triliun dan terus merugi. Ini harus segera dibenahi secara serius,” pungkasnya.