Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat alternatif deprivasi hak anak

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Sekolah Rakyat sebagai alternatif strategis untuk menangani deprivasi multidimensi pada anak. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Peluncuran Hasil Kajian Deprivasi Hak Anak Multidimensi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Sekolah Rakyat bisa jadi salah satu alternatifnya. Sekolah rakyat adalah lingkungan hidup yang dirancang untuk menyembuhkan deprivasi multidimensi,” katanya.

Mensos menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu sekaligus episentrum berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibikin semakin layak huni. Mendapatkan bansos lengkap dan (akses) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program lain yang menjadi bagian dari program prioritas Bapak Presiden,” tambahnya.

Menurutnya, intervensi di Sekolah Rakyat juga mencakup pemenuhan gizi harian untuk mengatasi stunting dan anemia, serta penyediaan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

Selain itu juga Pendampingan intensif untuk mengejar literasi dan mengatasi learning loss, disertai pengasuhan penuh 24 jam, sanitasi dan air bersih, serta layanan kesehatan rutin.

“Akses teknologi informasi dan pembelajaran digital untuk menjawab kesenjangan digital. Membentukkan karakter, disiplin, dan kepemimpinan untuk membangun fondasi SDM berdaya saing. Terakhir layanan counseling dan talent mapping guna memberikan akses dan kesempatan menggali potensi diri lebih presisi,” paparnya.

Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat juga menyiapkan hilirisasi agar lulusannya tidak menjadi pengangguran dan kembali terjebak dalam kemiskinan. “Mereka harus jadi agen perubahan. Yang ingin kuliah difasilitasi, yang ingin bekerja juga difasilitasi,” tegas Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul upaya ini membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan menangani deprivasi hak anak. Ia menyebut kajian deprivasi anak ini memberi peta jalan atas tantangan besar sekaligus membuka peluang besar untuk memperkuat kebijakan strategis perlindungan anak.

Gus Ipul menutup sambutan dengan pesan kuat tentang tanggung jawab moral terhadap anak-anak Indonesia. “Bukan anak-anak yang perlu membuktikan kelayakannya untuk dicintai. Tetapi kita lah yang harus membuktikan bahwa kita lah yang menjadi orang dewasa yang memberikan hak-hak dasar,” katanya.

Hadir dalam acara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi serta UNICEF Representative for Indonesia Maniza Zaman.

Penulis: Suwiryo/Ter