Fraksi PDI Perjuangan dorong integrasi transportasi Jakarta

Jakarta sebagai kota global masih menghadapi tantangan serius dalam sistem transportasi umum. Pertumbuhan urbanisasi yang cepat, perluasan kawasan permukiman tanpa diiringi layanan angkutan massal yang memadai, serta konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat kota membentuk pola mobilitas yang tidak efisien dan masih bergantung pada kendaraan pribadi.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan cakupan, kapasitas, dan integrasi layanan transportasi publik, terutama di wilayah penyangga.

Dampaknya, terjadi ketimpangan akses mobilitas antara warga pusat kota dan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan pinggiran yang bergantung pada moda transportasi informal dan perjalanan jarak jauh.

Transportasi Publik yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan transportasi publik yang berkelanjutan, transparan, berkeadilan, dan bebas korupsi.

Transportasi yang berkelanjutan dinilai harus menjamin hak mobilitas seluruh warga kota, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, Jakarta dinilai perlu mengembangkan model partisipasi publik yang efektif dengan melibatkan komunitas, akademisi, serta generasi muda dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan transportasi.

FGD Transportasi Umum sebagai Aksi Nyata Sebagai bentuk aksi nyata, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Transportasi Umum dengan tema:

“Memperkuat Integrasi dan Kesetaraan Moda Transportasi Jakarta Menuju Kota Bangsa yang Humanis, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global.”

FGD ini menjadi ruang dialog dan kajian kritis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan transportasi publik Jakarta yang terintegrasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komunikasi politik yang substantif dan solutif.

“FGD ini adalah aksi nyata Fraksi PDI Perjuangan dalam mendukung penguatan integrasi transportasi umum di Jakarta. Forum ini menjadi ruang kajian kritis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan transportasi yang terintegrasi, berkelanjutan, transparan, bebas korupsi, dan berkeadilan,” ujar Pantas Nainggolan.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan sikap politik PDI Perjuangan sebagaimana ditegaskan dalam Rakernas I Januari 2026, yang menempatkan isu krisis ekologis, mitigasi bencana, dan keberlanjutan lingkungan sebagai agenda strategis nasional.

FGD Transportasi Umum ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas keahlian, antara lain:

Yayat Supriatna – Pakar Tata Ruang dan Perkotaan, Universitas Trisakti

Haris Muhammadun – Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2025–2028

Nirwono Joga – Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota

Darmaningtyas – Pakar Transportasi

Toto Sugito – Pelopor Bike to Work

Tory Darmantoro – Pakar Transportasi

Azas Tigor Nainggolan – Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta 2010–2014

Diskusi dimoderatori oleh Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Menjelang satu tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno pada 20 Februari 2026, PDI Perjuangan sebagai partai pendukung menegaskan komitmennya untuk mengawal 11 Program Prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk menyukseskan Program Integrasi Transportasi Umum pada Tahun Anggaran 2026.