Peneliti BRIN: Sawit bukan tambang, regulasi harus dibedakan

Peneliti Pusat Riset Ekologi BRIN, Chairil Anwar Siregar, mengatakan kelapa sawit tidak tepat jika disamakan dengan pertambangan dalam perspektif akademis maupun konstitusional. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi perdebatan publik terkait tata kelola sumber daya alam dan tafsir Pasal 33 UUD 1945.

“Kalau tambang itu sesuatu yang digali, ketika didapat ya memang sudah seperti itu. Istilah saya itu given by God. Tetapi kalau sawit atau karet, itu mengikuti proses pemanenan energi surya. Petani menanam, merawat, memelihara, baru bisa panen,” ujar Chairil dalam wawancara podcast bersama Elshinta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Chairil, sektor perkebunan seperti sawit dan karet merupakan sistem produksi biologis yang membutuhkan proses panjang mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen. Hal ini berbeda dengan komoditas tambang, yang sifatnya ekstraktif dan langsung diperoleh dari alam. Karena itu, perlakuan kebijakan dan regulasi untuk kedua sektor ini harus dibedakan.

Chairil menambahkan, meskipun seluruh sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat dan bangsa, pengaturan masing-masing sektor tetap harus menyesuaikan karakter produksinya. “Semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk keperluan rakyat. Tapi kalau mau didetailkan, perlakuan tambang dengan kebun karet atau kebun sawit itu harus berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan, sawit dan karet mengikuti siklus energi surya, berbeda dengan komoditas tambang seperti timah dan besi yang diperoleh langsung dari alam tanpa proses biologis. “Kalau timah, besi, dan lain sebagainya itu kan tidak ada urusan dengan energi surya. Kita dapatkan seperti Tuhan memberikannya, istilah saya itu given by God,” tambahnya.

Pernyataan Chairil ini menekankan pentingnya pembedaan paradigma antara sektor ekstraktif dan budidaya dalam perumusan kebijakan publik, khususnya terkait tata kelola dan regulasi komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit.