Pengamat: Program bedah 400 ribu rumah program yang dibutuhkan rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (tengah) berkomunikasi dengan penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. (ANTARA/HO-Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.)
Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan program bedah rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan 400 ribu unit rumah pada tahun ini merupakan program penting yang dibutuhkan rakyat.
"Program bedah rumah atau BSPS itu program yang dibutuhkan, program yang ditunggu masyarakat. Karena kita tahu program tersebut program primer, yang pokok, soal kebutuhan rumah masyarakat, kebutuhan dari rumah rakyat yang memang itu menjadi tugas atau kewajiban negara agar masyarakat punya rumah layak huni, punya rumah yang representatif untuk ditinggali," ujar Ujang.
Saat dihubungi kami di Jakarta, Selasa, Ujang mengatakan program BSPS ini menjadi penting bagi masyarakat karena ini program yang merakyat.
"Oleh karena itu saya melihat program bedah rumah tersebut menjadi penting bagi masyarakat dan ini program yang bagus, program yang merakyat, program yang tentu menjadi penting dari negara, dari pemerintah, dari Presiden untuk masyarakat Indonesia. Apalagi jumlahnya cukup besar 400.000 rumah di tahun ini," katanya.
Ujang juga menyarankan agar program BSPS ini dilaksanakan berbasis data agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
"Ya tentu yang pertama dilakukan adalah data. Data-data penerima itu harus clear, harus jelas, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi semuanya berbasiskan dengan data penerima sesuai dengan yang berhak sehingga akan tepat sasaran," ujarnya.
Sebagai informasi, Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada 2026 dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Selain peningkatan jumlah unit, kata Ara, cakupan program juga akan diperluas secara nasional. Dia menyebutkan tahun lalu terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.
Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah.


