Pimpinan MPR dorong penguatan energi dan ekonomi imbas konflik Timteng

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mendorong penguatan energi dan ekonomi nasional imbas eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah (Timteng) yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ibas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan situasi tersebut berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global serta memberikan tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

"Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis," ucapnya.

Menurut dia, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia ini tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.

Secara spesifik, Ibas menyoroti Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan energi vital di dunia. Mengingat Iran berbatasan langsung dengan jalur sempit ini, eskalasi konflik berisiko memicu hambatan distribusi atau bahkan penutupan jalur. Selat Hormuz, imbuh dia, adalah urat nadi bagi 20 hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap harinya, sekaligus jalur utama bagi gas alam cair (LNG) dari Qatar. Jika stabilitas di selat tersebut terganggu, dunia akan menghadapi kejutan pasokan.

"Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat ritel. Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita," ucap Ibas.

Selain minyak mentah, dia menyebut gangguan di jalur itu juga akan berdampak pada rantai pasok global secara sistemis. Sebab, lonjakan biaya asuransi pengiriman dan pengalihan rute kapal tanker akan meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan.

Kondisi itu disebut akan memicu efek berantai pada harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional. Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Ibas memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu rantai dampak negatif, seperti tekanan pada APBN, inflasi sektor pokok, penurunan daya beli hingga hambatan ekspor dan impor.

"Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Menyikapi dinamika itu, Ibas menekankan Indonesia tidak boleh sekadar reaktif, tetapi perlu melakukan langkah strategis, di antaranya lewat penguatan ketahanan energi, stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat, serta melakukan diplomasi aktif dan konsisten.

Ia lebih lanjut mengingatkan konstitusi mengamanatkan bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan, harus menjadi kompas moral diplomasi.

"Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Kita adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan. Kita harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi," ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, parlemen, pelaku usaha hingga masyarakat untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Diyakininya, stabilitas dalam negeri adalah kunci utama menghadapi guncangan eksternal.

"Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia," ucap Ibas.