Agar martabat rakyat tak tergerus ketergantungan Bansos

Bantuan sosial (bansos) yang rutin digulirkan pemerintah perlahan menjadi bagian dari ritme hidup sebagian warga. Ia ditunggu layaknya musim panen kecil, dibicarakan di teras rumah, bahkan kadang disiasati agar tetap kebagian.

Niat baik negara sebagai jaring pengaman sosial, jika tidak disertai arah pemberdayaan yang jelas, berisiko menciptakan ketergantungan. Dari situlah tumbuh mental menengadah yang pelan-pelan menggerus martabat.

Dalam situasi hidup yang kian kompleks, kehadiran negara kerap diuji bukan oleh wacana besar, melainkan oleh kebutuhan paling dasar warganya. Berbagai program bansos hadir sebagai upaya memastikan masyarakat tetap bertahan, terutama mereka yang berada di lapisan paling rentan.

Bagi banyak keluarga, bansos bukan sekadar angka atau paket bantuan. Ia menjadi ruang bernapas agar dapur tetap mengepul dan anak-anak tetap bersekolah. Dalam konteks ini, bansos adalah ikhtiar kemanusiaan yang patut diapresiasi.

Namun seiring waktu, bansos tak lagi semata kebijakan. Ia ikut membentuk ritme hidup, menjadi topik obrolan rutin, bahkan memengaruhi perencanaan rumah tangga. Di sinilah tantangan muncul: bantuan mulai membentuk kebiasaan.

Dalam kajian sosiologi, Pierre Bourdieu menyebut kebiasaan yang terbentuk melalui pengulangan sebagai habitus. Ia bekerja secara senyap, membentuk cara berpikir dan bertindak tanpa disadari. Dalam konteks bansos, habitus itu muncul dalam gaya hidup menunggu. Ritme hidup disesuaikan dengan jadwal pencairan, bukan dengan penguatan kapasitas diri.

Psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai learned dependency—kondisi ketika individu belajar bahwa solusi atas kesulitan selalu datang dari luar. Bukan karena tak mampu berusaha, melainkan karena pengalaman berulang mengajarkan bahwa menunggu terasa lebih aman daripada mengambil risiko.

Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi menyuburkan kemalasan kolektif. Identitas warga pun bergeser: dari subjek yang berdaya menjadi penerima pasif. Status administratif—terdaftar atau tidak—sering kali lebih menentukan rasa aman dibanding kemampuan mengelola hidup.

Dampak lain yang tak kalah nyata adalah gesekan sosial. Bantuan yang bersifat rutin dan masif kerap menimbulkan kecemburuan, prasangka, hingga fragmentasi di tingkat komunitas. Solidaritas sosial pun terkikis oleh perbandingan dan kecurigaan.

Pembicaraan tentang bansos sejatinya harus diarahkan pada tujuan yang lebih besar: menjaga martabat masyarakat. Martabat hidup dalam cara seseorang memandang dirinya, dalam keberanian mengambil keputusan, serta keyakinan bahwa hidupnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh belas kasih pihak lain.

Bansos adalah wujud kehadiran negara yang tidak abai. Namun agar martabat tetap tegak, bantuan perlu dirancang bukan hanya untuk meringankan beban, tetapi juga untuk menguatkan daya berdiri.

Orientasi kebijakan perlu bergeser dari sekadar memberi menuju memberdayakan. Bantuan yang disertai edukasi, pendampingan, serta batas waktu yang jelas akan mengirim pesan penting: negara hadir sebagai penopang sementara, bukan sandaran permanen.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan capability approach yang diperkenalkan Amartya Sen, bahwa pembangunan sejati adalah memperluas kemampuan manusia untuk memilih dan menjalani hidup yang mereka nilai bermakna.

Dalam konteks bansos, artinya bantuan harus membuka pilihan, bukan mengunci warga dalam posisi penerima abadi. Menjaga martabat masyarakat berarti berani jujur bahwa menolong tidak selalu identik dengan memberi. Kadang, menolong justru berarti mendorong orang berdiri, meski tidak instan dan terasa lebih sulit.

Bansos mungkin akan selalu dibutuhkan dalam situasi tertentu. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap bantuan membawa pesan yang jelas: masyarakat dihormati sebagai subjek yang berdaya, bukan objek belas kasih. Agar martabat tetap tegak, dan mental menengadah tidak menjadi warisan sosial.