Prof M.Nuh dorong penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat: Gugus Tugas harus on fire

Penasihat Gugus Tugas Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh atau M.Nuh menekankan pentingnya sistem pengendalian yang tidak hanya mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan komprehensif, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat tata kelola dan mutu pendidikan.

Hal itu disampaikan Prof. Nuh dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di ruang rapat menteri Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

“Setiap persoalan di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya diselesaikan, tapi juga harus menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang. Itulah fungsi utama pengendalian,” tegas Prof. Nuh.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta dihadiri Sekretaris Jenderal Robben Rico, Inspektur Jenderal Dody Sukmono selaku Ketua Gugus Tugas, bersama pejabat tinggi madya dan pratama, tenaga ahli, dan staf khusus menteri.

Dalam arahannya, Prof. Nuh memberikan pandangan komprehensif mengenai penguatan tata kelola, perluasan bidang pengendalian, dan pentingnya pembelajaran dari setiap kasus di lapangan. Ia menegaskan bahwa filosofi pengendalian terletak pada proses pengukuran dan pembelajaran berkelanjutan.

Selain itu, ia menilai fokus kerja Gugus Tugas perlu diperluas dari semula hanya mencakup SDM, sarana-prasarana, dan keuangan, agar mencakup bidang kesiswaan dan tata kelola proses pembelajaran.

“Yang kita kelola adalah manusia. Maka perilaku siswa, guru, dan tenaga kependidikan perlu dipantau dan diukur secara sistematis,” tambahnya.

Prof. Nuh juga mendorong dilakukannya evaluasi dua mingguan secara nasional serta penggunaan sistem pelaporan digital agar setiap kendala dapat dimonitor secara real-time dan menjadi bagian dari proses pembelajaran institusional.

“Setiap laporan harus memiliki catatan waktu sejak kejadian hingga penyelesaiannya. Dari situ kita bisa menilai kecepatan dan efektivitas respon. Gugus Tugas harus on fire,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Dody Sukmono memaparkan hasil pemetaan permasalahan dari Gugus Tugas I hingga X di seluruh Indonesia. Total terdapat 445 laporan kendala, yang meliputi sumber daya manusia (148 laporan), sarana dan prasarana (273 laporan), serta keuangan (24 laporan), dengan tingkat penyelesaian mencapai 24,94 persen.

“Permasalahan terbesar berasal dari perlengkapan penunjang sekolah sebesar 41,9 persen, disusul keterbatasan guru dan tenaga kependidikan sebesar 13,33 persen,” jelas Dody.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya sinergi kuat antara pusat dan daerah dalam sistem pengendalian Sekolah Rakyat.

“Koordinasi lintas bidang harus berjalan seirama. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan dari lapangan bisa segera ditindaklanjuti tanpa menunggu lama,” ujar Agus Jabo.

Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Gugus Tugas harus bersikap solutif dan bertindak cepat dalam menyelesaikan setiap masalah di lapangan.

“Gugus Tugas tidak hanya mengawasi, tapi juga membantu mencari solusi. Kita ingin memastikan semua berjalan efektif dan berdampak nyata bagi anak-anak di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati pembentukan Tim Penguatan Tata Kelola serta penetapan aplikasi digital SETARA (Sistem Evaluasi dan Transparansi Sekolah Rakyat) sebagai sistem utama pengendalian dan pelaporan masalah Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter