Temui Gubernur DKI, Gus Ipul bahas konsolidasi data hingga Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas program strategis Presiden Prabowo Subianto di Balai Kota Jakarta, Jum'at (24/10/2025).

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Mensos menjelaskan ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Pertama adalah soal data karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia," jelasnya.

Terkait hal tersebut, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), merupakan gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS. "Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral," tambahnya.

Gus Ipul menyampaikan dengan dasar data yang sama, maka intervensi akan lebih optimal serta program-program baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa saling terintegrasi dan bersinergi. "Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur," tegasnya.

Dengan data yang efektif, Gus Ipul berharap program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial akan tepat sasaran. Lalu penerima manfaat diarahkan untuk lebih mandiri melalui program-program pemberdayaan. "Kami nanti akan tindaklanjuti dengan pertemuan tim untuk membuat target-target, di mana setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga yang menerima Bansos naik kelas, mereka tidak lagi menerima Bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan, itu yang kedua," urainya.

Terakhir, Gus Ipul mengapresiasi dukungan Pemerintah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Saat ini, terdapat 3 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang menggunakan gedung sementara milik Kemensos di wilayah DKI Jakarta. "Sekolah Rakyat ini disamping yang sekolah tentu warga Jakarta ya, nanti kita harapkan Pak Gubernur memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan segera mendiskusikan terkait usulan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen. "Yang pertama untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya," katanya.

Pramono menambahkan, Pemerintah DKI Jakarta akan menyiapkan lahan dan untuk proses pembangunan sekolah akan dilakukan Pemerintah Pusat menggunakan APBN. "Kalau itu bisa dilakukan, maka ini adalah bentuk sinergi yang baik sekali," tambahnya.

Terkait integrasi data, Pramono menyampaikan dukungannya supaya program lebih tepat sasaran. "Untuk itu kami dengan senang hati bersedia untuk membuka semua data yang kami miliki. Seperti yang teman-teman tahu bahwa KJP, KJMU, pemutihan Ijazah untuk difabel, lansia dan sebagainya," ujarnya.

Di samping itu, dia juga menyoroti tentang program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), sebuah layanan satu pintu di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan mendekatkan dan menyederhanakan akses layanan sosial bagi masyarakat. "Kalau itu bisa dilakukan sekali lagi maka Jakarta ini akan menjadi role model untuk penyelesaian hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidakberuntungan, penanganan sekolah," katanya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin dan Kepala Sekolah Rakyat di wilayah DKI Jakarta.

Penulis: Hutomo Budi/Ter