Vivo serap 40 ribu barel BBM yang diimpor Pertamina

Pertamina Patra Niaga menyampaikan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) sepakat untuk melakukan proses b to b dengan Pertamina, lalu menyerap 40 ribu barel BBM dari 100 ribu barel kargo impor yang ditawarkan.

“Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang terjalin dengan Vivo,” ucap Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Roberth mengatakan bahwa langkah kolaborasi untuk pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) antara Pertamina Patra Niaga (PPN) dan badan usaha swasta (BU swasta) merupakan tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadila.

Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan good corporate governance, PPN dan Vivo berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tutur Roberth.

“Kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak bekerja sama memastikan energi tersedia dan masyarakat dapat terlayani dengan sangat baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan mekanisme penyediaan pasokan kepada Vivo dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Harapan kami, dengan niat baik ini Vivo dapat berkolaborasi, dengan tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” kata Roberth.

Proses berikutnya akan dilanjutkan dengan uji kualitas dan kuantitas produk BBM menggunakan surveyor yang sudah disepakati bersama.

Roberth menegaskan kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama.

Dengan semangat gotong royong, lanjut dia, layanan energi diharapkan semakin merata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu untuk empat BU swasta lainnya, hingga saat ini masih berkoordinasi dengan kantor pusat masing-masing.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan dinamika yang berlangsung ihwal pengadaan BBM untuk SPBU swasta, sebab sebelumnya Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan hanya tersisa satu badan usaha yang belum sepakat.