Warga desa dan Pemkab Sukoharjo perbaiki bantaran Bengawan Solo

Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah Etik Suryani mendesak pengelola Sungai Bengawan Solo mengambil tindakan pencegahan longsor bantaran yang mengancam permukiman warga di Desa Pojok dan Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari. Pihak pengelola dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dinilai lamban merespon ancaman bencana di sepanjang bantaran sungai.

Etik Suryani menyebutkan, pihaknya telah beberapa kali mengajukan permintaan normalisasi saluran dan penangan permanen terhadap potensi longsor bantaran sungai. Sebab, erosi tebing bantaran terus terjadi bahkan makin mendekati jalan desa seperti di Desa Dalangan, Tawangsari.

Padahal sebelumnya jarak antara sungai dengan jalan desa di Dalangan cukup jauh. Erosi tebing bantaran telah menghanyutkan sejumlah rumah paling dekat dengan aliran sungai, dan saat ini terus mengejar masuk ke fasilitas umum. Kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada BBWSBS sejak lama tetapi tidak segera mendapatkan tanggapan.

"Pemkab sudah bersurat secara resmi, tetapi surat-surat tersebut belum mendapatkan respon dari BBWSBS," ungkap Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Senin (1/9). 

Bupati mengatakan, saking lambannya respon pengelola sungai, pemerintah Desa Pojok, Tawangsari bahkan berinisiatif melaksanakan normalisasi saluran secara swadaya. Memaksimalkan fungsi saluran untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor ke sungai. Selain itu, menguruk tanah milik warga yang sebagian telah hanyut disesuaikan dengan sertifikat. Warga dibantu pemerintah daerah menyewa alat berat untuk proses normalisasi di Desa Pojok.

"Di Desa Dalangan juga dilakukan perbaikan talut sungai yang rusak. Sebab, kerusakannya sudah merembet ke jalan desa. BBWSBS juga mengirimkan bantuan alat berat untuk dua lokasi yang dinormalisasi," kata dia.

Lebih lanjut Etik Suryani menambahkan bahwa, kondisi bantaran Sungai Bengawan Solo beberapa desa di Sukoharjo seperti Desa Pojok dan Desa Dalangan dalam kategori kritis. Pemerintah daerah secara resmi sudah menyampaikan surat berkali-kali pada pengelola sungai agar melakukan penanganan permanen. Namun sampai saat ini, tindakan yang dilakukan bisa dikatakan sangat minim. Pemkab secara tegas meminta agar BBWSBS segera merespon dan mengambil tindakan yang diperlukan.