Ekonom nilai pasar perlu waktu nilai arah kebijakan Menkeu baru
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sekaligus Ekonom Indef Ariyo Irhamna menyampaikan pelaku pasar masih membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) baru yaitu Purbaya Yudhi Sadewa.
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sekaligus Ekonom Indef Ariyo Irhamna menyampaikan pelaku pasar masih membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) baru yaitu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya respon jangka pendek pelaku pasar di tengah fundamental ekonomi nasional yang solid.
“Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” ujar Ariyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ariyo memproyeksikan terdapat dua kebijakan yang akan diambil Menkeu Purbaya, di antaranya menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75-80 juta per tahun demi ruang konsumsi masyarakat menengah ke bawah semakin meluas.
Selain itu menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10 persen, dengan 1 persen ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP). “Dengan langkah itu, daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,” ujar Ariyo.
Ia mengingatkan bahwa prioritas jangka pendek Menkeu harus fokus terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi, sembari menjaga stabilitas fiskal dan sosial.
“Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,” ujar Ariyo.
Ia berpendapat ada perbedaan ideologis yang jelas antara Menkeu sebelumnya dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mana Sri Mulyani cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi dan menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar.
Sementara itu, Presiden Prabowo lebih mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ‘ATM tanpa batas’ yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas,” ujar Ariyo.
Ia menilai, kecepatan implementasi kebijakan serta komunikasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan ke depan. “Kemenkeu diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,” ujar Ariyo.
Pada Senin (8/9), Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet (reshuffle) di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih.
Salah satu reshuffle yaitu penunjukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang mana Purbaya sebelumnya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Seiring reshuffle itu, menimbulkan volatilitas di pasar saham Indonesia, yang mana IHSG bergerak melemah dan ditutup 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada perdagangan Senin (8/9).
IHSG berlanjut melemah 107,52 poin atau 1,38 persen ke posisi 7.659,52 pada perdagangan hari ini, Selasa (9/9), dengan frekuensi perdagangan saham sebanyak 1.346.528 kali transaksi , jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,09 miliar lembar senilai Rp13,20 triliun. Sebanyak 199 saham naik, 482 saham menurun, dan 121 tidak bergerak nilainya.