KBRI Tokyo fasilitasi kerja sama pengembangan SDM dan tata kelola untuk transisi energi nasional

KBRI Tokyo bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian RI memfasilitasi pelaksanaan Japan–US Training Program on Responsible Use of Small Modular Reactor (SMR) Technology for Indonesia yang digelar pada 19-23 Januari 2026 di KBRI Tokyo. Program ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama Indonesia–Jepang–Amerika Serikat (AS) dalam mendukung transisi energi nasional Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo Maria Renata Hutagalung dalam sambuatn pembukanya menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan energi nuklir tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola (governance), kerangka keselamatan (safety framework), dan pengembangan sumber daya manusia (human capital development) secara berkelanjutan.

“Melalui Rencana Induk Kelistrikan Nasional 2025–2060, Indonesia telah menetapkan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan keamanan energi, keandalan sistem, dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus mencapai Emisi Nol Bersih pada 2060 atau lebih awal. Dalam kerangka ini, energi nuklir secara eksplisit diakui sebagai bagian dari sumber energi utama Indonesia. Pengembangannya bergantung pada standar keselamatan tertinggi, kesiapan regulasi dan kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang bermakna,” terang KUAI Maria Renata yang didampingi Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Sunan Jaya Rustam, Atase Perindustrian Sofyari Rahman, dan Sekretaris Ketiga Fungsi Ekonomi Yusuf Ausiandra.

“KBRI Tokyo berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan memperkuat kerja sama Indonesia–Jepang, termasuk di bidang energi nuklir yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara Presiden Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Yasuhiko Yoshida, menegaskan komitmen Jepang dalam pengembangan kapasitas SDM Indonesia di bidang teknologi energi maju, termasuk teknologi reaktor nuklir generasi baru. Hingga saat ini lebih dari 26.000 peserta asal Indonesia telah mengikuti berbagai jenis program pelatihan AOTS.

Dalam sesi kebijakan nasional Indonesia, Prof. Agus Puji Prasetyono dari Institut Teknologi PLN, menyampaikan bahwa bauran energi Indonesia saat ini masih didominasi oleh pembangkit berbasis batu bara. Sementara kebutuhan baseload yang andal dan rendah karbon menjadi krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen serta upaya keluar dari middle-income trap. Pemerintah Indonesia telah memasukkan energi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL, serta tengah mempersiapkan pembentukan Nuclear Energy Planning and Implementing Organization melalui Peraturan Presiden.

Dari sisi Jepang, Presiden Japan Atomic Industrial Forum (JAIF), Hideki Matsui, menyampaikan bahwa SMR merupakan salah satu opsi strategis penyediaan energi bersih yang stabil, namun memerlukan kesiapan infrastruktur dasar, regulasi yang kuat, serta perhatian terhadap aspek keselamatan dan sosial. Pihak Ministry of Energy, Trade, and Industry (METI) Jepang yang diwakili oleh Emitsu Abe, Deputy Director, Office for International Nuclear Energy, Nuclear Energy Policy Planning Division Agency for Natural Resources and Energy, turut berbagi pembelajaran praktis Jepang dalam membangun kebijakan energi secara bertahap dan berbasis kepercayaan publik, termasuk implementasi Strategic Energy Plan terbaru Jepang (Februari 2025) yang menempatkan energi nuklir sebagai pilar dekarbonisasi.

Dari pihak Amerika Serikat, hadir wakil dari U.S. Embassy Tokyo, U.S. Department of State, serta dari Foundational Infrastructure for Responsible Use of SMR Technology (FIRST) Program. Disampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra bilateral dalam FIRST Program yang saat ini diikuti oleh sekitar 50 negara. Program ini mencakup pelatihan komprehensif mulai dari kesiapan regulasi, keselamatan dan nonproliferasi, hingga konsultasi pembiayaan serta kesiapan infrastruktur untuk pemanfaatan SMR secara bertanggung jawab.