Kemenkop siapkan skema kemitraan swasta untuk Kopdes Merah Putih

Kementerian Koperasi akan merancang skema kerja sama antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pihak swasta untuk memperluas pasokan barang dan menekan harga kebutuhan pokok di desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi desa tidak lagi hanya bergantung pada pasokan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi akan diberi ruang untuk bermitra dengan perusahaan swasta.

“Selama ini masyarakat desa seringkali membeli barang dengan harga yang lebih mahal dibandingkan orang kota. Karena terlalu panjangnya rantai distribusi,” katanya dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu.

Ferry menjelaskan bahwa barang-barang seperti pupuk subsidi dan LPG 3 kilogram kerap tidak sampai ke tangan masyarakat desa akibat jalur distribusi yang panjang.

Dengan melibatkan swasta, koperasi desa diharapkan bisa menjadi penyalur langsung, sehingga harga barang lebih terjangkau dan distribusi lebih efisien.

“Pupuk-pupuk bersubsidi akhirnya banyak yang tidak sampai kepada kelompok-kelompok tani karena (distribusinya) terlalu panjang,” ucap dia.

Lebih lanjut, Ferry menuturkan selain sebagai gerai kebutuhan pokok, Kopdes Merah Putih juga akan menjalankan fungsi sebagai apotek dan klinik desa, serta pengelola pergudangan.

“Penyediaan obat di desa-desa menjadi sangat penting karena yang sekarang tersedia meskipun ada pusat kesehatan masyarakat desa maupun puskesmas pembantu, tapi sebenarnya kita perlu satu infrastruktur lagi untuk mendukung keberadaan puskesmas-puskesmas yang ada di kecamatan,” katanya.

Selain itu, ia menyebut fasilitas pergudangan juga bakal dilengkapi dengan alat pendukung seperti dryer untuk hasil pertanian, cold storage untuk hasil laut, dan sistem penyimpanan atmosfer terkontrol untuk buah dan sayur.

Berdasarkan data dari situs merahputih.kop.id, tercatat sebanyak 11.225 koperasi desa/kelurahan telah memiliki minimal satu gerai aktif. Secara keseluruhan, jumlah gerai koperasi yang telah beroperasi mencapai 15.970 unit di berbagai wilayah Indonesia.