Paket ekonomi 2025 dorong investasi dan ciptakan lapangan kerja baru

Pemerintah meluncurkan Paket Ekonomi 2025 sebagai strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

Dalam keterangannya di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paket tersebut terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program untuk penyerapan tenaga kerja.

Program Akselerasi 2025

Untuk Program Akselerasi 2025, salah satu program utama yang digulirkan yakni magang industri bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Tahap awal ditargetkan mampu menyerap 20 ribu peserta, dengan fasilitas uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk program ini.

"Yang kedua mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah, yang kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor parawisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100 persen PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan. Anggarannya sebesar Rp120 miliar,” ujarnya.

Ketiga di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk periode Oktober-November 2025 dengan nilai Rp7 triliun.

"Pemerintah akan melakukan evaluasi pada bulan Desember guna mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program," kata Airlangga.

Keempat, pemerintah juga meluncurkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik.

Program itu menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50 persen selama enam bulan. Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan sebesar Rp174 juta bagi dua orang anak.

Sementara melalui JKM, ahli waris juga akan berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta.

Kelima, pemerintah turut menurunkan bunga kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5 menjadi BI rate +3 persen. Fasilitas tersebut bisa digunakan penerima manfaat untuk cicilan perumahan maupun uang muka (down payment).

Sementara itu, bagi para pengembang perumahan, bunga juga diturunkan dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen, sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan pekerja dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

“Ini seluruhnya juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK. Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” kata Menko Airlangga menjelaskan.

Keenam, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan pada September-Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat, melalui anggaran Rp3,5 triliun dan Rp1,8 triliun.

Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 terkait perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS) dan memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang ditargetkan mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.

Kedelapan, pemerintah juga menyiapkan program perkotaan melalui pilot project di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, untuk peningkatan pemukiman dan penyediaan ruang bagi gig ekonomi.

Program lanjutan 2026

Sejumlah insentif dipastikan berlanjut pada 2026, antara lain: Pertama, PPh Final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun berlanjut hingga 2029. Pada tahun 2025, alokasi anggaran telah disiapkan sebesar Rp2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 542 ribu, yang seluruhnya akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah.

Kedua, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata juga akan diberikan dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Kemudian ketiga, insentif PPh 21 DTP juga akan diberikan bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit, dengan target 1,7 juta pekerja dan alokasi anggaran sebesar Rp800 miliar yang telah disediakan pada tahun 2025.

Keempat, pemerintah juga akan memperluas program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, tidak hanya bagi pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tetapi juga mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga dengan target 9,9 juta penerima manfaat dan anggaran sebesar Rp753 miliar.

Program penyerapan tenaga kerja

Airlangga menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi jantung dari paket ekonomi ini. Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu usaha baru melalui Program Koperasi Desa Merah Putih yang diproyeksikan menyerap 681 ribu tenaga kerja.

Selain itu, di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja.

Program tersebut juga akan ditopang dengan program modernisasi kapal yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 gross tonage (GT) hingga 2.000 GT yang diperuntukkan bagi koperasi maupun pelaku usaha BUMN.

Di sektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

Berbagai inisiatif tersebut akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN/Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program,” demikian Menko Airlangga.