Pemerintah pastikan jaga harga dan inflasi pangan guna mitigasi krisis

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus menjaga harga dan inflasi pangan guna memitigasi potensi krisis akibat dinamika global dan perubahan iklim.

Amran mengatakan beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam menjaga harga pangan yakni melakukan pemantauan di lapangan agar sesuai harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan penjualan (HAP), penyaluran bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan beras dan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi pemerintah, gerakan pangan murah (GPM), hingga fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus (kelebihan pasokan) ke wilayah defisit (kekurangan pasokan).

"Caranya (menjaga stabilitas harga pangan) adalah ada bantuan pangan, ada SPHP," kata Amran ditemui usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Fluktuasi harga pangan pokok dijaga pemerintah agar tetap selalu berada dalam koridor kewajaran mulai dari tingkat produsen sampai konsumen.

Pemerintah memastikan tingkat inflasi komponen harga bergejolak atau inflasi pangan terjaga kestabilannya yang menandakan daya beli masyarakat juga terjaga positif.

Amran menjelaskan perlunya merujuk pada data yang dapat menjadi referensi kuat. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan acuan.

"Bicara harga, kita pakai data. Jangan pakai rasa, karena banyak harga naik hanya di satu titik (tapi) itu dijadikan acuan nasional. Sesuai BPS, kita cerita BPS. Kalau cerita kampung per kampung itu susah. BPS itu inflasi pangan turun dari 2,50 persen menjadi 1,58 persen bulan ini," terang Amran.

Dalam tiga tahun terakhir, lanjut Amran, periode pasca-Idul Fitri biasanya diikuti deflasi pangan. Pada 2024, inflasi pangan secara bulanan di Maret tercatat 2,16 persen, namun berbalik menjadi deflasi 0,31 persen di April. Pada 2025, di mana inflasi pangan 1,96 persen pada Maret berubah menjadi deflasi tipis 0,04 persen di bulan berikutnya.

Namun pada 2026, tren inflasi pangan tersebut berhasil dijaga sebagai pergerakan yang positif. Inflasi pangan tetap terjaga pada level positif dan wajar di angka 1,58 persen setelah bulan sebelumnya di 2,50 persen. Hal itu mencerminkan stabilitas pasokan dan harga yang lebih terkendali dan daya beli masyarakat masih terjaga.

Melihat tren inflasi pangan tersebut, pemerintah optimis mampu memitigasi krisis yang kemungkinan dapat terjadi sebagai implikasi konflik geopolitik dan fenomena El Nino. Beras sebagai pilihan utama konsumsi masyarakat pun dipastikan sangat memadai untuk masyarakat.

"Intinya krisis yang kita hadapi yang lalu dan yang akan datang, kita beresin. Hari ini, stok cadangan beras kita mencapai 4,6 juta ton dan tertinggi sepanjang sejarah stok kita. Itu sektor pangan," katanya.

"Sekarang ini dua tahun terakhir selama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, beras bukan penyumbang utama inflasi sampai hari ini. Artinya apa? Beras kita cukup," tambah Amran.

Bapanas mencatat beras memiliki tingkat inflasi secara bulanan yang cukup terkendali. Sejak Juni 2024, level inflasi beras secara bulanan tidak pernah melampaui indeks 2 persen.

Terbaru inflasi beras secara bulanan di Maret 2026 berada di 0,65 persen, meningkat tipis dibandingkan inflasi beras Februari 2026 yang 0,43 persen.

Sementara inflasi beras secara tahunan terbaru di Maret 2026 berada di level 3,71 persen. Ini masih jauh lebih rendah dibandingkan inflasi beras secara tahunan di Maret 2024 yang pernah sangat tinggi di level 20,07 persen dan juga lebih rendah dibandingkan titik tertinggi inflasi beras tahun 2025 yang 4,24 persen di Agustus.

Salah satu upaya menjaga volatilitas harga beras secara nasional, pemerintah mengupayakan berbagai program, baik yang menyasar langsung ke masyarakat maupun pembangunan infrastruktur pascapanen. Ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Selain intervensi bantuan pangan dan program SPHP beras dan jagung, pemerintah juga segera membangun gudang di titik-titik yang tidak ada produksi beras, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Termasuk Ambon yang berasnya terkadang kurang, kita bangun (gudang penyimpanan). Itu anggarannya Rp 5 triliun dan Presiden sudah setuju," jelas Amran.

Dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan beras yang sepaket dengan minyak goreng per 7 April telah mencapai beras 36,4 juta kilogram (kg) dan minyak goreng 125,7 liter. Sementara realisasi penjualan beras SPHP sejak Maret sampai 7 April telah mencapai 82,2 ribu ton.