Program biodiesel efektif tekan impor BBM nasional

Kebijakan mandatori biodiesel dinilai memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi besar sebagai substitusi solar. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri serta kesiapan teknologi pengolahan yang relatif matang.

"Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor secara signifikan. Program ini bisa menghemat devisa hingga US$8–10 miliar per tahun," ujarnya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menekankan pentingnya tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan guna mendukung keberlangsungan program biodiesel. Hal tersebut mencakup upaya pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi konflik antara kebutuhan pangan dan energi (trade-off fuel-food). Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) untuk energi dinilai dapat mengurangi pasokan pangan dan memicu kenaikan harga minyak goreng.

Pendapat serupa disampaikan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung. Ia menilai pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil.

Menurutnya, Indonesia secara konsisten mengembangkan program mandatori biodiesel dari B1 hingga B50 yang ditargetkan pada Juli 2026. Program tersebut mampu mengurangi ketergantungan impor solar hingga sekitar 50 persen.

Penerapan biodiesel B40, lanjutnya, telah menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025 atau berkurang sebesar 3,3 juta kiloliter.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel pada 2025 berhasil menghemat hingga Rp130,21 triliun serta menurunkan emisi sebesar 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Selain itu, program B40 juga meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Implementasi kebijakan ini telah dilakukan secara bertahap sejak 2008, mulai dari B1 hingga B2,5, dan terus berkembang hingga B50 dengan dukungan dana sawit dari pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Salah satu keberhasilan kita saat ini adalah substitusi solar impor dengan biodiesel sawit," tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan bioenergi sawit juga bertujuan untuk memperbaiki lingkungan. Biodiesel dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.

Secara global, konsumsi energi fosil disebut menjadi kontributor utama emisi sebesar 70–80 persen yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim.

"Dengan menggunakan bioenergi sawit, Indonesia telah berkontribusi mengurangi emisi global. Artinya, penggunaan bioenergi juga membantu memperbaiki lingkungan hidup," ujarnya.

Ke depan, bioenergi sawit diyakini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM fosil.

Peningkatan pemanfaatan biodiesel juga memberikan dampak luas bagi perekonomian, termasuk mendorong industri kelapa sawit dan menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

"Oleh karena itu, produktivitas kebun sawit harus terus ditingkatkan dan teknologi pengolahan bioenergi diperbaiki agar semakin efisien," pungkasnya.