Dukcapil turunkan 9 Tim pulihkan dokumen kependudukan korban Bencana Sumatera

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengerahkan 9 Tim untuk memulihkan dokumen kependudukan masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam wawancara di Elshinta Edisi Pagi, Rabu (10/12/2025), Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan langkah cepat ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

“Kami sudah membahas dalam rapat bersama jajaran Dukcapil di tiga provinsi untuk mempersiapkan layanan adminduk bagi para korban,” ujarnya kepada News Anchor Bhery Hamzah.

Tim akan mulai, Kamis (11/12/2025) di sembilan titik, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Cukalangsa, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Padang Pariaman, Solok, dan Agam.

Teguh menegaskan bahwa tim tidak sekadar hadir, tetapi membawa seluruh perangkat perekaman yang dibutuhkan. “Banyak alat rekam yang terendam dan rusak, sehingga kami membawa perlengkapan lengkap mulai dari alat rekam hingga ribbon dan blanko,” katanya.

Untuk mengantisipasi jaringan komunikasi yang belum pulih, Dukcapil juga menyiapkan konektivitas cadangan. “Kalau jaringan belum bagus, kami bawa M2M dan bahkan Starlink yang kami sewa,” jelas Teguh.

Ia menambahkan bahwa kelancaran listrik di lapangan sangat menentukan keberhasilan layanan, sehingga Dukcapil berkoordinasi dengan daerah agar suplai energi segera stabil.

Seluruh layanan adminduk bagi korban bencana dipastikan gratis. “Kami pastikan layanan cepat, mudah, akurat, dan benar-benar tanpa biaya apa pun,” tegas Teguh. Selain pelayanan di lapangan, Dukcapil juga mendorong kantor-kantor Dukcapil di daerah terdampak yang rusak untuk segera dipulihkan agar layanan kembali normal.

Untuk masyarakat yang kehilangan dokumen seperti KTP elektronik, KK, atau akta lahir, proses penggantian dipastikan mudah. Teguh menjelaskan bahwa sistem biometrik nasional memudahkan identifikasi.

“Lebih dari 97 persen penduduk sudah merekam biometrik. Cukup melalui rekam wajah, data NIK dan keluarga bisa langsung ditemukan,” ungkapnya.

Dukcapil akan melakukan jemput bola di titik-titik aman yang telah disepakati bersama perangkat daerah. “Kami sesuaikan dengan kondisi lapangan. Masyarakat tidak harus datang ke kantor karena kami yang turun,” katanya.

Adapun durasi penugasan di lapangan bersifat fleksibel karena sebagian besar proses lanjutan akan diteruskan oleh Dukcapil provinsi dan kabupaten yang tidak terdampak.

Teguh menekankan bahwa masyarakat tidak harus terburu-buru mengurus dokumen jika masih fokus pada pemulihan pascabencana.

“Kami sadar kondisi psikologis masyarakat masih berat. Namun sebagian ada yang sangat membutuhkan dokumen untuk mengakses layanan publik, sehingga kami harus bergerak cepat,” ujarnya. Penerbitan dokumen pada kondisi ideal dapat dilakukan dalam hitungan jam.

Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan daerah mempercepat layanan adminduk serta berkoordinasi dengan instansi lain untuk penggantian dokumen non-kependudukan.

“Termasuk SIM, STNK, BPKB, sertifikat tanah, hingga ijazah. Pemda diminta berkoordinasi dengan Polri, ATR/BPN, dan dinas pendidikan,” jelas Teguh.

Dukcapil memastikan data kependudukan nasional aman karena seluruhnya tersimpan di pusat data. “Walaupun dokumen fisik hilang dan kantor terdampak, data tetap aman karena sistem kami terpusat,” tegasnya.

Untuk menjamin keberlanjutan layanan, Dukcapil juga memperkuat infrastruktur, jaringan, perangkat perekaman, hingga suplai blanko KTP elektronik.

Merespons pertanyaan pendengar, Teguh memastikan bahwa layanan untuk daerah lain yang terkena bencana seperti Banjarnegara atau Semeru juga tetap dilakukan. Namun jumlah dokumen hilang di Sumatera masih dalam proses pendataan.

“Yang jelas blanko sudah kami siapkan karena jumlahnya pasti besar,” ungkapnya.

Upaya koordinasi lintas lembaga juga dilakukan untuk kebutuhan identifikasi korban meninggal melalui data Dukcapil.

“Kami siap bekerja sama dengan Pusdokkes, Polri, Bareskrim, BNPB, dan lembaga lain,” jelasnya.

Dengan sistem terpusat dan dukungan teknologi biometrik, Dukcapil memastikan layanan kependudukan tetap dapat diakses meski dalam kondisi bencana.

“Kami pastikan masyarakat tidak kehilangan hak layanan publik hanya karena dokumen mereka hilang,” tutup Teguh.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter