Maraknya OTT KPK, Mendagri tegaskan perlu evaluasi sistem rekrutmen Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah, terutama terkait kasus dugaan pemerasan. Ia menilai fenomena ini tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaji dari sisi sistem yang lebih luas.

Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026), Tito secara lugas mengaitkan persoalan tersebut dengan proses pemilihan kepala daerah oleh masyarakat.

"Ya jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan?" ujarnya.

Menurut Tito, mekanisme pemilihan langsung dalam Pilkada memang memiliki sisi positif, namun tidak selalu menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas.

"Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," jelasnya.

Ia menambahkan, selain faktor sistem, aspek integritas dan moralitas juga menjadi perhatian penting dalam menilai kualitas kepala daerah.

"Nah kemudian yang kedua ya masalah kesejahteraannya, moral hazard ya, integritas dan lain-lain. Itu," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menilai bahwa kasus OTT yang terjadi berulang dalam waktu singkat mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam sistem.

"Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case-nya saja. Ini kan sudah beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada problema yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar," ujarnya.

Ia pun menyinggung kemungkinan perlunya evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen politik yang selama ini digunakan, termasuk dalam Pilkada langsung.

"Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada," tegasnya.

Tito juga mengingatkan bahwa tingginya biaya politik dalam Pilkada dapat menjadi salah satu faktor risiko yang memengaruhi perilaku kepala daerah setelah terpilih.

"Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya ya biaya politik yang mahal, dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," pungkasnya.

Arie Dwi Prasetyo/Ter