Tim Pajak Bekasi diminta buktikan kinerja tingkatkan pendapatan

Tim pajak daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati diminta untuk segera membuktikan kinerja menjaring potensi demi peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

"Tim ini harus segera action. Tinjau lapangan untuk menggali potensi-potensi objek pajak, terutama di kawasan industri," kata pemerhati kebijakan publik Gunawan di Cikarang, Rabu.

Ia mencontohkan satu perusahaan setidaknya memiliki bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, perlu ditelusuri penggunaan air tanah, keberadaan reklame maupun jenis iklan lain hingga jasa pendukung seperti katering dan transportasi.

"Saya akan suarakan terus kinerja petugas pajak. Sebab dalam dua tahun belakangan ini target pajak daerah selalu tidak tercapai. Karena itu, pada awal triwulan ini harus ada formulasi kerja yang jelas agar kegagalan serupa tidak terulang," katanya.

Dirinya mengaku optimalisasi pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan. Program pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan keuangan daerah yang memadai.

"Harus berkeringat para pemilik kebijakan untuk membangun suatu daerah. Sebab meski dengan program yang baik dan tersusun rapi tapi kalau keuangan daerah tidak ada percuma saja. Dan masyarakat lagi yang menjadi korban," ucapnya.

Merespons hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan menyatakan pihaknya tengah merampungkan administrasi kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sedangkan untuk unsur TNI dan Polri, koordinasi disebut sudah berjalan.

"Kami sedang proses administrasi. Target kerja kami dalam waktu dekat bulan ini (Februari) tim pajak daerah akan turun ke lapangan untuk mengetahui wajib pajak dan menggali potensi pendapatan daerah," ucapnya.

Dia menjelaskan tim pajak akan bekerja secara bertahap dengan fokus pemeriksaan berbeda setiap bulan. Pada setiap awal triwulan, pemeriksaan diprioritaskan pada pajak reklame dan pajak air tanah sebagai sektor potensial peningkatan pendapatan.

"Setiap bulan ada fokus melakukan pemeriksaan pajak daerah. Salah satu fokus kami di awal triwulan ini menyasar pajak reklame dan pajak air tanah," katanya.

Iwan melanjutkan sektor pajak daerah lain seperti hotel, restoran dan objek pajak daerah lain menjadi fokus selanjutnya meski diakui ada kesulitan mengakses wajib pajak di dalam kawasan industri.

"Tahap awal pemeriksaan difokuskan pada wajib pajak di luar kawasan industri karena akses ke dalam kawasan memerlukan prosedur administratif tambahan," katanya.

Tim pajak daerah dalam implementasi tugas awal akan mencocokkan data yang dimiliki pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah titik sumber air tanah berikut water meter, tugas khusus optimalisasi pendapatan dari pajak air tanah dari sektor industri.

"Pendataan akan kami sandingkan dengan kondisi lapangan, termasuk keberadaan alat ukur penggunaan air dan kesesuaian pembayaran pajak. Kami lakukan bertahap untuk meningkatkan pendapatan daerah," katanya.