Dikeroyok bareng swasta, Gubernur Jateng: Rumah tak layak di Jateng turun drastis

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah mencapai 1.012.113 unit. Pemerintah Provinsi melakukan intervensi dengan menganggarkan perbaikan sebanyak 17.000 unit RTLH pada tahun 2025 atau senilai Rp340 Miliar. Data tersebut belum termasuk bantuan RTLH dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota, CSR Perusahaan, Baznas, serta BUMN dan BUMD.

Menurut Gubernur, perumahan merupakan bagian dari layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Kudus. "Sandang, papan, pangan pendidikan, serta kesehatan adalah layanan dasar yang wajib di penuhi oleh pemerintah. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga, dan ini yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.

“Kami jalankan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama. Setiap triwulan, kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari sebelumnya 5,28 persen menjadi 5,37 persen di atas rata -rata nasional,” terang orang nomer satu di Jateng ini.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin baik dengan PT Djarum dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Kabupaten Kudus, namun juga di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Ia mengatakan program RSLH mampu memberi dampak sosial yang nyata dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik.

“Karena tujuannya adalah angka kemiskinan menurun dan masyarakat menjadi sejahtera. Maka kolaborasi pemerintah dan swasta harus berjalan. Program RSLH dari PT Djarum ini adalah contoh nyata bagaimana pemerintah dan swasta bergotong-royong bersama (keroyokan) untuk mengentaskan kemiskinan, dengan memberantas atau mengurangi rumah yang tidak layak huni,” ujarnya. 

Kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas akses rumah layak huni.

“Rumah yang layak adalah pondasi kesejahteraan keluarga. Kalau rumahnya bagus, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga juga ikut meningkat,” imbuhnya usai meninjau salah satu RSLH di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Kamis (6/11).

Ia juga menegaskan tidak boleh ada pihak yang bermain-main atau memotong anggaran bantuan renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH). 

Pada tahun 2025 ini, Pemprov Jateng mengucurkan bantuan senilai Rp. 20 juta per unit naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 15 juta per unit.

"Kalau tahun lalu anggaran RTLH sebesar Rp. 15 juta. Tahun 2025 ini, sudah dinaikkan jadi Rp 20 juta per unit. Begitu (sampai masyarakat) tidak Rp 20 juta, laporkan saya. Akan saya cek, dan saya laporkan ke polisi," kata Gubernur menanggapi pertanyaan dari seorang mahasiswi KKN Universitas Muria Kudus, Ulfa Khoirunnisa yang menemukan data di Desa tempat ia KKN, penerima bantuan RSLH mendapatkan Rp. 15 juta.

Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton mengatakan anggaran RTLH dari APBD Kabupaten Kudus tahun ini sebesar Rp. 15 juta. Adanya temuan RTLH di salah satu Desa di Kudus yang besarannya Rp.15 juta, kemungkinan data yang diperoleh mahasiswa tersebut merupakan bantuan RTLH dari Kabupaten.

Sementara itu,  Per bulan Oktober tahun 2025, PT Djarum telah membangun total sebanyak 517 rumah di Kabupaten Kudus, Blora, Grobogan, Demak, Pemalang, Temanggung, dan Rembang. Setiap rumah telah memenuhi standar rumah sehat dan layak huni, yang meliputi; kekuatan dan ketahanan bangunan, kecukupan luas ruang bagi penghuni, penerangan dan sirkulasi udara yang baik, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai.

Chief Operating Officer PT Djarum, Victor Rachmat Hartono mengatakan, PT Djarum terus berkomitmen menghadirkan berbagai program sosial yang bisa berdampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) tak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tapi dari perubahan nyata yang dirasakan keluarga penerima manfaat, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

“Melalui Program RSLH, kami berupaya memberikan hunian yang tidak hanya layak dan aman, tetapi juga mampu menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Kami percaya bahwa rumah yang layak adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik.” jelasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, atas sinergi dan komunikasi efektif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni di daerah.

“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara.

Menteri menjelaskan, Gubernur Luthfi memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi membangun negeri dengan mempercepat proses perizinan.

“Kita support data dari BPS, perizinan dibantu pemda. Reputasi ini dijaga. Peranan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)", katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (10/11).

Sri Umami salah satu penerima bantuan RSLH, warga Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Ia mengaku puluhan tahun tinggal di rumah sederhana yang nyaris roboh, ia dan keluarganya kini bisa menempati rumah baru berkat program CSR PT Djarum. Bahkan bisa ketemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

“Suami saya sakit stroke. Saya sendiri bekerja sebagai pekerja rokok. Rumah dulu dibongkar, selama dua bulan rumah dibangun, kami tinggal di bekas warung depan rumah. Sekarang sudah bisa ditempati, airnya lancar, temboknya bagus. Saya sangat bersyukur,” tutur Sri Umami dengan mata berkaca-kaca.